Jakarta – Kantor atau gudang PT Sumatraco Langgeng Abadi di Jalan Raya Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, digeledah Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).
Penggeledahan dilakukan terkait dugaan kasus korupsi pemberian fasilitas impor garam industri pada 2016-2022.
Selain di Ciwandan, penyidik juga melakukan penggeledahan di dua tempat lainnya, yakni di Kantor PT Sumatraco Langgeng Makmur, Perumahan Graha Famili Blok M-62, Surabaya, Jawa Timur; dan pabrik/gudang PT Sumatraco Langgeng Makmur, Jalan Kalianak Barat No 60, Kecamatan Asem Rowo, Surabaya.
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Sabtu, 22 Oktober 2022 menyebutkan, dari tiga lokasi itu, Kejagung menyita sejumlah dokumen dan sampel garam.
“Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan penggeledahan dan penyitaan di tiga lokasi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada 2016 sampai 2022,” kata Ketut Sumedana seperti dilansir detik.com.
“Dari penggeledahan yang dilakukan, telah diamankan untuk dilakukan penyitaan dokumen, sampel garam, serta dokumen penjualan milik perusahaan tersebut,” sambungnya.
Dalam kasus ini, diketahui, Kejagung telah memeriksa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas impor garam industri pada 2016-2022. Susi diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Sebelumnya, Kejagung mengusut perkara dugaan korupsi di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kali ini perkara yang diusut berkaitan dengan impor garam industri
“Pada 2018, Kementerian Perdagangan menerbitkan persetujuan impor garam industri kepada PT MTS, PT SM, dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri,” ucap Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin 27 Juni 2022.
Dalam perkara ini, lanjut Burhanuddin, belum ada tersangka yang ditetapkan. Namun dia menekankan kasus ini membuat para pelaku UMKM menjadi korban.
“Dan yang lebih menyedihkan lagi, garam ini yang tadinya khusus diperuntukkan buat industri dia dicetak dan menggunakan SNI. Artinya, yang seharusnya UMKM mendapat rezeki di situ dari garam industri dalam negeri ini, mereka garam ekspor dijadikan sebagai industri Indonesia, yang akhirnya yang dirugikan para UMKM. Ini adalah sangat-sangat menyedihkan,” kata Burhanuddin.
“Perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Kami sesuai dengan undang-undang bukan hanya atas kerugian keuangan, tapi perekonomian negara karena garam dalam negeri tidak mampu bersaing dengan harga barang impor,” imbuhnya.
Dari informasi yang didapatkan, pada 2018 terdapat 21 perusahaan importir garam yang mendapatkan kuota persetujuan impor garam industri sebanyak 3.770.346 ton atau senilai Rp 2 triliun lebih. Persetujuan impor itu disebut tanpa memperhitungkan stok garam lokal dan stok garam industri.
Sumber: detik.com
