Berita Tangsel – Dugaan kecurangan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2023 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) diungkap puluhan kepala sekolah yang tergabung Perkumpulan Kepala Sekolah Swasta (PKSS) Kota Tangerang Selatan.
Mereka menyebut, dugaan kecurangan PPDB 2023 di Tangsel di antaranya mulai dari mark up kuota rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri, hingga dugaan jatah kuota siswa untuk oknum Dindik dan DPRD.
Para kepala sekolah ini telah resmi melaporkan dugaan kecurangan PPDB 2023 di Tangsel ke Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangsel, Selasa, 25 Juli 2023.
Berdampak ke Sekolah Swasta
Menurut PKSS Kota Tangsel, dugaan kecurangan yang dilakukan sekolah-sekolah negeri di Kota Tangsel ini, telah berdampak kepada sekolah-sekolah swasta.
Sebelum akhirnya diterima Dinas Pendidikan, PKSS Kota Tangerang ini semula ingin menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie. Namun karena yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat, akhirnya mereka menemui Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan Tangsel Muslim Nur.
Eni Asmiati, Kepsek SMP Paramarta Unggulan Ciputat Timur mengatakan sejak 3 tahun terakhir, sekolahnya mengalami penurunan jumlah siswa. Bahkan di tahun ajaran 2023 ini, jumlahnya menurun drastis dari 147 menjadi hanya 52 siswa.
“Tahun ini kami kehilangan empat rombel. Akibat tidak transparannya jumlah rombel untuk sekolah negeri, seperti yang sudah ditetapkan SK Dinas Pendidikan, sehingga terjadi mark up dan jumlah siswa yang diterima melebihi kuota,” katanya.
Selain itu, ada juga dugaan permainan rekayasa nilai, serta manipulasi kartu keluarga (KK) sehingga siswa bisa lolos jalur zonasi PPDB.
“Lalu katanya juga ada tumpahan siswa (titipan) dari dinas dan dewan, sehingga jumlahnya semakin membludak,” jelas Eni.
Hal senada dikatakan Kepsek SMP Muhammadiyah Serpong Jaenudin yang mengaku mengalami hal yang sama. Menurutnya, penurunan jumlah siswa di tahun ini merupakan yang terparah. Sebelumnya penerimaan siswa baru sampai 2-3 kelas, namun tahun ini hanya 1 kelas saja.
Sementara ia mendapati di SMP Negeri 8 Serpong yang berdasarkan SK hanya memiliki daya tampung 5 rombel atau sekitar 150 siswa, namun realisainya menjadi 11-13 rombel atau 589 siswa.
“Jadi siswa tidak lolos PPDB yang harusnya ke swasta, tapi di sisi lain sekolah negeri membuka selebar-lebarnya kuota dengan regulasi akal-akalan, entah bermain melalui oknum dewan atau di dinas pendidikan,” terangnya.
Dalam hal ini, lanjut Jaenudin, Dindik sebagai pelaksanaan PPDB harus bertanggung jawab terhadap berbagai kecurangan yang terjadi, dengan melakukan penegakkan aturan secara transparan dan adil.
“Kalau ini terus terjadi dan tidak ada perbaikan, kita akan laporkan ke Inspektorat dan Ombudsman. Untuk memperbaiki sistem pendidikan di Kota Tangsel, apapun akan kami lakukan,” tegasnya.
Hasil pertemuan dengan Sekretaris Dindik (Sekdis) Tangsel, pihaknya menuntut agar oknum-oknum yang terlibat dalam kerucangan PPDB ditindak lanjuti secara tegas.
“Pak Sekdis berjanji akan beri sanksi kepada oknum guru yang bermain, termasuk panitia PPDB. Kami juga akan terus mengawal, sampai sejauh mana langkah ini, meskipun hari ini mulai ada perubahan,” kata Paris Prasetya, Kepala SMP AN Nur Pamulang.
Lingkaran Setan tanpa Solusi
Sementara, Praktisi Pendidikan di Tangsel Novianty Elizabeth, yang juga Pengelola Sekolah Putra Pertiwi menyatakan pelaksana PPDB Tangsel dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, seperti lingkaran setan yang berputar tanpa solusi.
Menurutnya, sangat mudah melihat kecurangan dan pelanggaran aturan tersebut, tapi seperti ada pembiaran karena tidak adanya tindakan tegas dari dinas terkait.
“Bahkan sampai hari ini setelah 9 hari masuk sekolah masih ada siswa yang baru mendaftar di negeri karena belum ada kepastian penerimaan. Padahal tanggal PPDB harusnya sudah tutup,” ungkapnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
