Berita Banten – Provinsi Banten sukses mengendalikan inflasi. Pada Juni 2024, angka inflasi sebesar 2,49 atau di bawah rata-rata nasional.
Selain sukses mengendalikan inflasi, Provinsi Banten juga masuk delapan besar wilayah penyumbang kebutuhan pangan Nasional.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tomsi Tohir secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Selasa, 2 Juli 2024.
Menurut Al Muktabar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus menggiatkan agenda pengendalian inflasi. Pemprov Banten juga bersyukur dan memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berperan dalam pengendalian inflasi.
Terkait komoditas pangan, ungkap Al Muktabar, minyak goreng dan bawang putih yang perlu diantisipasi. Menurutnya, untuk komoditas lainnya cukup baik atau tersedia.
Masih menurut Al Muktabar, dalam Rakor juga dibahas tata kelola distribusi dan penyaluran pupuk bersubsidi ke petani serta pencetakan lahan sawah baru.
Diungkapkan Al Muktabar, Provinsi Banten memiliki potensi lahan seluas 23 ribu hektar untuk pencetakan sawah baru.
“Kita harus memiliki ketahanan pangan yang kuat. Provinsi Banten menempati posisi delapan besar pengkontribusi pangan nasional,” kata Al Muktabar dilansir laman resmi Pemprov Banten.
“Kita akan tingkatkan terus melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan, rata-rata Inflasi nasional pada bulan Juni 2024 (years on years) turun menjadi 2,51 persen dari 2,84 persen.
Menurutnya, besaran inflasi 2,51 termasuk angka yg sangat baik capaiannya. Meskipun secara nasional pernah mencapai 2,28 persen pada bulan September.
“Atas kerja kita semua, angka ini bisa kita capai,” ucapnya.
Dirinya juga berpesan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk memaksimalkan pengendalian inflasi. Utamanya untuk provinsi dan kabupaten/kota yang angka inflasinya di atas rata-rata nasional.
