Pandeglang – Dari sejumlah pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tunjangan daerah (tunda) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pandeglang.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang dinilai belum mampu menyentuh kepada aktor intelektual pada kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp11,9 Miliar tersebut.
“Korupsi ini dilakukan terstruktur dan masif. Pertanyaan kami, kenapa kejaksaan seperti tidak berani mengembangkan kasus ini agar aktor intelektualnya terungkap,” kata Muklas Ade Putra, kordinator Konsolidasi Mahasiswa Nasional (Komando) Pandeglang, Rabu (7/6/2017).
BACA JUGA: Komisi IV Desak Kejari Pandeglang Usut Tuntas Penerima Uang Korupsi Tunjangan Daerah
Ade mengatakan, jika kepercayaan publik terhadap penegak hukum luntur, maka hal itu dinilai wajar disebabkan karena tak tuntasnya penanganan kasus oleh aparat penegak hukum jika sudah menyentuh pada orang-orang penting.
“Usut tuntas dan tangkap semua yang terlibat jika penegak hukum tak ingin kehilangan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
BACA JUGA: Kejari Periksa Mantan Bupati Pandeglang Terkait Korupsi Tunda
Komando mengingatkan, kika ingin mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, Bupati Pandeglang Irna Narulita diharapkan memberikan akses seluas-luasnya kepada kejaksaan untuk bisa mengusut kasus tersebut.
BACA JUGA: Kuasa Hukum Yakin Tata Sopandi Bukan Pelaku Utama Kasus Tunjangan Daerah Pandeglang
Selain berunjuk rasa di depan gedung kejari, massa juga berorasi di kantor dinas pendidikan dan pendopo bupati.(Nda)
