Lebak – Kebakaran kembali terjadi wilayah Kabupaten Lebak. Dua unit ruko di Jalan Simpang Malingping, Kecamatan Malingping, Jumat (5/1/2018) malam ludes dilalap api. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah menghanguskan bangunan.
Tanpa petugas damkar, api dipadamkan oleh warga dengan alat seadanya dibantu satu unit mobil milik PDAM. Mobil damkar yang hanya bersiaga di Kota Rangkasbitung memang mustahil bisa menangangi kebakaran yang terjadi di wilayah Lebak selatan. Butuh berjam-jam bagi petugas damkar untuk mencapai lokasi.
Wacana pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan pos damkar di wilayah tersebut diharapkan segera direalisasikan pemerintah daerah sebagai upaya meminimalisir kerugian yang disebabkan peristiwa tersebut.
“Api tidak bisa cepat dipadamkan karena memang tidak ada mobil damkar, jadi sudah sangat mendesak ya pos damkar di wilayah selatan,” ujar Ketua LMPI MAC Malingping, Mohamad Iyos Rosyid, kepada wartawan, Sabtu (6/1/2018).
Nantinya kata Iyos, keberadaan pos damkar bisa dengan cepat menangangi terjadinya kebakaran di wilayah Malingping, Wanasalam, Cijaku, Cigemblong Banjarsari dan Cihara.
Terpisah, Kepala BPBD Lebak, Kaprawi mengatakan, pos damkar di Lebak selatan akan teralisasi pada tahun ini.
“Sedang dirintis, rencana pos damkarnya ditempatkan di shelter Wanasalam. UPT Penanggulangan Bencana plus damkar itu di sana. Segera direalisasikan ya. Tempatnya sudah diserahkan oleh Kementerian PU, tinggal kita kelola saja” ucap Kaprawi.
Tiga mobil damkar diharapkan bisa disiagakan untuk menjangkau 10 wilayah yang rawan kebakaran di Lebak selatan.
“Dari Pemkab Lebak, Pemprov Banten dan bantuan dari PT Cemindo Gemilang. Untuk saat ini baru satu kendaraan operasional di wilayah selatan yang khusus kebencanaan,” terang Kaprawi.
Namun, Kaprawi belum bisa memastikan kapan UPT Penanggulangan Bencana dan damkar bisa beroperasi.
“Saya belum bisa jawab, bertahap lah ya. Penyerahan gedungnya dulu tahun ini, kendaraan operasional dari pemkab, pemprov dan pusat. Kalau untuk berita acara penerimaan dari pemerintah daerah sudah dilakukan tahun 2017, nah pengelolaan maksimalnya kita lakukan tahun ini. Kami inginnya secepatnya bisa beroperasi, tapi kapan pastinya itu pimpinan yang bisa jawab,” paparnya.(Nda)
