Tangerang – Badan Pengawas Pemilu saat ini tengah merampungkan materi dakwah untuk penceramah selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pengaturan materi dakwah bertujuan supaya pelaksanaan pilkada yang terbebas dari politik uang dan politisasi isu SARA.
Rencana Bawaslu tersebut dipertanyakan Komisi Dakwah MUI Pusat Cholil Nafis. Menurutnya, materi khotbah dan ceramah tak bisa diatur siapa pun, termasuk menteri agama sekali pun.
Berbeda dengan Cholil, Ketua MUI Kota Tangerang KH. Edi Junaedi Nawawi menyetujui langkah Bawaslu. Hal tersebut untuk menghindari adanya kampanye hitam dalam pelaksanaan Pilkada Kota Tangerang.
“Kalau menurut bapak mah bagus, setuju, cuma kita belum tau Bawaslu (materi ceramahnya) modelnya seperti apa. Tapi memang harus (diatur) begitu, agar masyarakat tahu,” kata ulama sepuh di Kota Tangerang ini dikonfirmasi Banten Hits melalui telepon selulernya, Minggu (18/2/2018).
Bahkan, lanjut Edi, pengaturan materi cermah oleh Bawaslu merupakan sebuah keharusan. Pasalnya seluruh stake holder harus mensosialisasikan adanya Pilkada kepada masyarakat luas.
“Memang barangkali harus. Itu sifatnya menyosialisasikan (pilkada). Kita harus memelihara, menyambut, kalau menurut bapak mah bagus,” ujarnya.
Edi berencana akan membuat pertemuan dengan para pendakwah di Kota Tangerang untuk menyosialisasikan mengenai materi ceramah dari Bawaslu mengenai pilkada serentak ini.
“MUI sendiri mau (pertemuan) juga. Nanti MUI yang ngumpulin dari kecamatan, komisi-komisi, ketua majelis taklim, kita nanti mau undang, pendakwah, kita memang udah ada niatan ke sana. Jangan sampai ada kampanye SARA, kampanye uang, kita arahkanlah kepada yang sebaik-baiknya,” tandasnya. (Rus)
