Tangerang – Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, banyak guru madrasah diniyah di Kota Tangerang yang terpaksa mengajar di tempat lain sebagai guru TK maupun guru di madrasah ibtidaiyah swasta.
“Kebanyakan dari mereka seperti itu, tapi bagaimana yang tidak memiliki kesempatan untuk mengajar di madrasah ibtidaiyah dan hanya mengandalkan pendapatan sebagai guru madrasah diniyah?” kata Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kota Tangerang, M. Kohar, Selasa (22/5/2018).
Peraturan Daerah (Perda) Diniyah yang disahkan pada tahun 2016 juga belum memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan guru. Hingga saat ini honor yang diterima guru madrasah diniyah masih dianggap jauh mencukupi kebutuhan pokok mereka.
Honor yang diterima guru madrasah diniyah berkisar Rp150-Rp300 ribu per bulan.
“Mereka hanya menerima honor sisa dari biaya operasional madrasah kisaran antara Rp150 dan paling tinggi Rp350 ribu per bulan dan itupun untuk sekelas madrasah diniyah yang sudah cukup banyak muridnya,” ungkapnya.
Kohar menyebut, kondisi tersebut membuat keberadaan madrasah diniyah mengalami penyusutan hingga 50 persen dari total jumlah diniyah di Kota Tangerang.
“Madrasah diniyah bisa jalan dan berkembang dengan baik untuk masa depan anak kita ya itu perda (diniyah) harus segera direalisasikan dengan dibarengi dengan peraturan walikota (perwal) yang sampai saat ini belum ada,” ujarnya,
Pihaknya berharap Pemkot Tangerang segera menerbitkan perwal agar ehingga keberadaan madrasah diniyah di Kota Tangerang dapat berjalan dengan optimal.
“Memang belum semua yang menerima insentif dari pemerintah yang sebesar Rp300 ribu per bulan, dan saya merasa itu kurang adil karena biar bagaimanapun insentif guru madrasah diniyah seharusnya dibedakan dengan insentif guru ngaji, karena kita mengajarkan layaknya di sekolah seharusnya minimal disamakan dengan insentif guru sekolah Rp600 ribu,” paparnya.(Nda)
