Lebak– Pemerintah Kabupaten Lebak diminta membangun kantor KPU Lebak yang representatif, menyusul adanya pengembalian sisa anggaran Pilkada Kabupaten Lebak yang tidak terserap KPU sebesar Rp 10,3 miliar.
Ketua KPU Lebak Ahmad Saparudin mengatakan, pemerintah Kabupaten Lebak diharapkan bisa memfasilitasi KPU Lebak untuk memiliki kantor yang representatif dan Komprehensif untuk menunjang kesuksesas penyelenggaraan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).
“Beratnya sisi tanggung jawab, kinerja dan lainnya menjadi pertimbangan kami sehingga meminta untuk dibangunkan kantor yang representatif belum lagi ssaat ini akan menghadapi Pileg dan Pilpres,” kata Saparudin, saat menyerahkan laporan sekaligus pengembalian sisa dana Pilkada Lebak 2018 di Aula Multatuli Lebak, Senin, 12 November 2018.
Saparudin mengaku, tidak menargetkan jumlah anggaran untuk pembangunan kantor KPU melainkan berharap ketersediaan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk menyisihkan sedikitnya sisa anggaran Pilkada yang tidak terserap untuk pembangunan gedung.
“Kami hanya berharap dari anggaran sisa Pilkada Lebak Rp 10,3 Miliar sedikitnya bisa dibangunkan gedung KPU yang tetap karena memang selama ini kita berpindah-pindah,” jelasnya.
Sementara Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengaku pada prinsipnya tidak hanya pembangunan kantor KPU melainkan Bawaslu Lebak juga perlu dilakukan.
“Prinsipnya KPU dan Bawaslu perlu gedung yang layak, nanti laporkan ke Bupati dan kita rumuskan,” akunya. (Rus)
