Banten Hits.com – Pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang dikeluhkan warga. Program Nasional (Prona) pembuatan sertifikat tanah dari 2009 lalu belum juga selesai.
Warga Kampung Ranca Serdang RT 011/003, Desa Ranca Iyuh Kecamatan Panongan, H. Iwan mengatakan, dirinya melakukan proses administrasi prona melalui petugas desa setempat sejak 2009 silam. Bahkan pada 24 April 2009 pihaknya sudah mendapat tanda terima berkas permohonan dari petugas BPN Kabupaten Tangerang.
Namun sialnya, sertifikat prona untuk warga lainnya sudah keluar dan dibagikan oleh petugas desa, sementara miliknya dan 12 orang lainnya belum juga kelar. Setiap kali ditanyakan, BPN berdalih prona tersebut masih dilakukan proses administrasi.
“Beberapa kali kali minta ke BPN katanya masih diurus. Bahkan sudah tahun ke empat ini, sertifikat tanah saya belum juga ada,” ujar H Iwan kepada Banten Hits.com, Jum’at (22/11).
Ia mengatakan, untuk sebidang tanah seluas 3.000 meter lebih itu dirinya harus membayar administrasi lebih dari Rp 250 ribu. Pembuatan sertifikat tanah melalui prona ini tidak murni gratis seperti yang dipromosikan oleh BPN.
“Saya kan bikin sertifikat ini tidak gratis, kenapa harus dipersulit,” ujarnya.
Saat wartawan mendatangi Kantor BPN di Puspemkab Tigaraksa, sekitar pukul 14.00 wib, petugas BPN mengurusi sertifikat itu tidak berada ditempat.
Menurut sejumlah rekan kerjanya yang bersangkutan sudah pulang. Padahal jam kerja belum waktunya pulang.
Saat dihubungi melalui telepon genggamnya, H Sudrajat beralasan sertifikat prona atas nama H Iwan terbawa oleh Kepala Kantor BPN yang sebelumnya menjabat di Semarang, Jawa Tengah.
“Maaf mas berkasnya kebawa mantan kepala badan, jadi berkas itu kemungkinan ada di Semarang,” ujarnya. (Soed)
