Connect with us

METROPOLITAN

Pasca-Pilkades, Wabup Lebak Sebut Masih 20% Desa Belum Kondusif

Published

on

Banten Hits – Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi menyebut, pascapemilihan kepala desa (pilkades) 30 Agustus 2015 lalu, masih ada 20 persen dari 340 Desa yang belum kondusif. Tidak kondusifnya desa tersebut dikarenakan ketidakharmonisan antara kepala dengan perangkat desa.

“Masih 20% desa yang belum kondusif karena kepala desa dengan perangkatnya belum harmonis atau masalahnya, karena masih ada sisa politik saat pelaksanaan pilkades,” ujar Ade Sumardi di acara pengukuhan dan penyerahan nomor register perangkat desa, di Stadion Pasir Ona Rangkasbitung, Jumat (27/11/2015).

Kata dia, persoalan tersebut harus segera diatasi. Pasalnya, jika tidak akan bisa memicu konflik yang lebih besar. Tak hanya akan memicu konflik, pembangunan yang akan dilakukan desa dipastikan tidak akan bisa berjalan.

BACA :  Pelaku Gembos Ban Gasak Gaji ke-13 Pegawai Kecamatan Solear, 187 Juta Raib

“Pemkab bakal secepatnya mengambil langkah pembinaan. Kalau tidak bisa dibina, kenapa tidak dibinasakan? Karena harus diingat, aparat dengan kepala desa ini pelayan publik,” tegas Ade.

Sementara itu Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa mengharapkan, pengukuhan dan diterimanya nomor registrasi bisa sedikit mencairkan suasan ketidakharmonisan antara aparat dengan kepala desa.

Namun, Pemkab Lebak diminta tidak hanya sekedar melakukan pembinaan kepada Kades dan aparatnya. Lebih dari itu, harus ada solusi terkait dengan problema yang dihadapi pemerintahan desa yang tidak harmonis.

ada regulasi yang lebih detail mengatur masa transisi pergantian perangkat desa. Karena, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kades memang punya hak progratif mengganti perangkat desa,” terang aktivis Komunas Lebak, Achmad Syarief.

BACA :  Tak Hanya Dikeluhkan Warga, Bau Limbah juga Ganggu Kegiatan Belajar Siswa di Cilegon

pascapilkades memang ada keinginan dari kepala desa melakukan perombakan perangkat desa. Namun, kendati hal tersebut menjadi kewenangan penuh kepala desa, hal yang dikhawatirkan jika perangkat yang lama diganti oleh yang baru akan berdampak kepada terganggunya pelayanan masyarakat.

“Jelas, perangkat baru ini harus beradaptasi terutama soal tugas dan bagaimana dia bisa melakukan itu, karena bukan tidak mungkin bisa memakan waktu yang cukup lama bagi perangkat desa baru untuk memahami dan bisa menjalankan tugas sesuai bidangnya. Tadi saya bilang, solusinya adalah harus ada regulasi, Perbup yang mengatur masa transisi itu tanpa mengenyampingkan hak progratif kades,” paparnya.(Rus)



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler