Banten Hits – Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) Tangerang menyebut, pungutan liar (pungli) masih marak terjadi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Maraknya pungli di wilayah tersebut banyak ditemukan pada sektor pendidikan.
Jupry Nugroho, koordinator penelitian bidang pendidikan SAKTI mengatakan, ada 98 persen kegiatan pungli yang terjadi pada pembelian buku, seragam, pengambilan raport, uang komputer, study tour, uang OSIS, uang ektrakulikuler dan uang gedung sekolah. Kondisi tersebut dinilai bahwa pendidikan di Tangsel belum bisa dinilai gratis.
Tak hanya praktek pungli, 60 persen kondisi fasilitas perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang diteliti juga diketahui dalam kondisi buruk.
“Keadaan toilet sekolah kondisinya juga buruk,” katanya pada ekspose hasil penelitian, Senin (7/12/2015).
Penelitian juga dilakukan pada sektor kesehatan dan infrastruktur. Hasilnya, pembangunan di Kota yang tengah melakukan Pilkada tersebut dinilai tak merata. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 20 jalan kota dan 23 Puskesmas, SAKTI menemukan banyak pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Acho Ardiansyah dari bidang penelitian kesehatan mengatakan, dari 23 puskesmas yang diteliti dengan msing-masing dua responden, diketahui 52 persen prilaku para petugas kesehatan tidak ramah pada pasien, dan hampir 80 persen Puskesmas tidak mencantumkan informasi ketersediaan obat. Bahkan, 91 persen Puskesmas di Tangsel tidak memiliki sistem pengendalian kebisingan
“Hampir 70 persen Puskesmas tidak mencantumkan informasi tentang pembiayaan atau tarif berobat, dan Puskesmas keliling tidak dirasakan masyarakat,” urainya.
Sementara dari bidang infrastruktur, SAKTI menemukan sebanyak 73 persen kondisi saluran air dalam keadaan buruk, 60 persen tidak memiliki gorong-gorong dan 55 persen tak memiliki rambu jalan.
“Sembilan puluh lima persen jalan di Tangsel tidak punya pemberhentian angkutan umum dan 65 persen juga tidak memiliki trotoar jalan. Pemkot Tangsel juga tidak merespon permintaan warga soal perbaikan jalan,” tambah Oki.
Penelitian yang dilakukan tersebut diharapkan akan menjadi rekomendasi guna perbaikan pelayanan dan menjadi pekerjaan rumah bagi kepala daerah kedepan.(Nda)
