Banten Hits – Ribuan massa pada Rabu (13/4/2016) akan berunjuk rasa di depan Istana Negara untuk mendukung rekrutmen Pendamping Desa melalui seleksi yang dilakukan Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).
Rencana aksi unjuk rasa tersebut sebagai tandingan dari aksi yang sebelumnya dilakukan ratusan eks pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNMP) beberapa waktu lalu yang menolak rekrutmen Pendamping Desa yang dituding tidak transparan.
“Kami siap menurunkan 250 massa dari Pandeglang. Korwil APPMI Banten pun juga sudah menyiapkan 5.000 lebih para pelaku pemberdayaan untuk melakukan aksi ke Istana Negara untuk menantang eks pendamping PNPM yang membuat program Kementerian Desa ini tidak kondusif,” terang Korwil APPMI Pandeglang, Rian Supriatna, kepada Banten Hits, Senin (11/4/2016).
Padahal kata Rian, proses seleksi tersebut untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku pemberdayaan yang pernah mengabdi di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, lembaga pemberdayaan-pemberdayaan lainnya termasuk umum.
“Kami minta eks PNPM tidak diistimewakan dengan otomatis menjadi Pendamping Desa tanpa melalui seleksi,” tegasnya.
Sementara itu Korwil APPMI Tangerang, Abdul Basit menambahkan, keinginan eks PNPM agar langsung menjadi Pendamping Desa tanpa mekanisme seleksi dinilai melanggar aturan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 23 yang secara jelas menyebutkan, rekrutmen Pendamping Desa, Pendamping Teknis, dan tenaga ahli, pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terbuka.
“Oleh sebab itu, Pendamping Desa eks PNPM juga harus melewati mekanisme seleksi sebagaimana peraturan yang berlaku. Itu jauh lebih bijak dilakukan oleh teman-teman daripada memaksakan kehendak,” jelasnya.(Nda)
