Banten Hits – Bupati Pandeglang Irna Narulita mengakui, pendataan aset kendaraan dinas (randis) di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pandeglang mulai dari kabupaten sampai tingkat desa kacau.
“Jujur, penataan aset kendaran dinas dari kabupaten sampai desa masih acak acakan. Makanya ibu akan panggil kadisnya untuk mengetahui total keseluruhanya. Gak apa-apa kita mulai tata lagi dari awal,” ujar Irna kepada awak media, Rabu (20/4/2016).
Bupati yang baru menjabat hampir satu bulan ini harus menata aset dari awal, lantaran tak mau mendapat predikat disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Irna, minimal pada tahun ini BPK bisa memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Karena kita berharap laporan itu harus bersih, minimal WDP, jangan sampai tidak ada pendapat lagi dari BPK,” jelasnya.
Irna juga menegaskan, pihaknya tak segan akan memberikan sanksi, mulai peringatan satu, dua, dan jika sampai pada peringatan ketiga, ada catatan khusus bagi pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai lalai dalam menggunakan kendaraan tersebut. Catatan khusus itu akan menghambat karir pejabat yang bersangkutan.
“Selama ini mereka tidak tidur, hanya saja mereka prioritasnya ke infrastruktur sehingga aset dilupakan,” jelas bupati perempuan pertama di Pandeglang. (Rus)
