Kota Tangerang – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) terus dikebut oleh Pemerintah Kota Tangerang.
Segera setelah turun Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang salah satunya menunjuk Kota Tangerang sebagai pilot project Program Waste to Energy (WtE), Pemkot langsung membentuk tim percepatan pelaksanaan proyek WtE di Kota Tangerang.
Selain itu, Pemkot Tangerang juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung program tersebut, diantaranya Kementerian Koordinator Kemaritiman RI dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
Kamis (23/6/2016), Walikota Arief R. Wismansyah didampingi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Ivan Yudianto dan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), menggelar Rakor Percepatan Pelaksanaan Proyek WtE, di Kantor Kementreian Koordinasi Kemaritiman, di Jakarta.
Dalam Rakor yang dihadiri International Finance Corporation (IFC) dari World Bank, perwakilan Kemenko Maritim, Kementerian Keuangan dan Bappenas, Arief meminta penjelasan kepada Pemerintah Pusat terkait penyediaan tenaga pendampingan, sebagai langkah melakukan percepatan proyek yang juga menjadi prioritas Presiden Joko Widodo tersebut.
“Kami minta Pemerintah Pusat segera menerbitkan surat keterangan penunjukan IFC sebagai pendamping proyek Waste to Energi agar kami bisa segera melakukan langkah selanjutnya, terutama soal penganggaran,” kata Arief.
Pasalnya kata Walikota, terkait kelengkapan dokumen, baik Pra-FS maupun Amdal sudah terpenuhi.
“Kita sudah ada, jadi biar proyek itu segera terlaksana,” ujar Arief.
Walikota juga meminta IFC yang merupakan bagian dari World Bank untuk bisa menyesuaikan teknis pola pendampingan dengan sistem di Pemerintah Daerah.
“Dalam pelaksanaan proyek ada koridor dan aturan yang harus kita taati, terutama soal pengadaan barang dan jasanya, pastinya IFC kan juga punya standarnya. Makanya kami harapkan nanti IFC juga bisa menyesuaikan dengan standar yang ada di kita,” jelas Arief.
Walikota juga menargetkan proyek PLTSa tersebut bisa segera direalisasikan pada tahun 2017 nanti.
“Sekarang sudah ada kemajuan, terutama dari sisi pola kerjasamanya. Tadi dijelaskan oleh Bapak Deputi Menteri bahwa proyek tersebut akan menggunakan pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” katanya.
“Jadi nanti kita diminta untuk menyediakan lahan dan mempersiapkan dokumen lelang sekaligus pelaksanaan lelangnya untuk mencari badan usaha yang mau mengelola sampah menjadi energi,” tambah Walikota.
Menurutnya, proses tersebut memang tidak sebentar. Namun lanjut Arief, pihaknya ingin mengusulkan kepada Pusat bahwa Pemkot hanya menyediakan lahan, sementara hal-hal lainnya termasuk lelang dan dokumen pendukungnya dilakukan oleh Pusat.
Proyek WtE merupakan salah satu komitmen Pemkot Tangerang bersama Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan persoalan sampah, selain tentunya untuk menghasilkan energi terbarukan yang bersumber dari sampah.
Usai Rakor, Arief kemudian berkunjung ke kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Jalan Hayam Wuruk No. 7 Jakarta.
Walikota yang diterima oleh Kepala Perwakilan BPKP Banten, Arief Tri Hardiyanto menyampaikan beberapa hal terkait akselerasi pembangunan yang coba dilaksanakan oleh Pemkot Tangerang. Arief juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi kendala Pemkot dalam melakukan percepatan pembangunan terutama dari sisi kepastian hukum.
“Kita banyak kendala terkait pembangunan baik itu dari sisi internal atau eksternal,” ungkap Arief.
Untuk itu, pihaknya sengaja berkunjung ke BPKP guna mengkonsultasikan beberapa hal terutama terkait program Tangerang Berbenah, Tangerang Cerdas dan rencana pemberian bantuan kepada anak yatim dan juga anak-anak gelandangan.
“Kan berencana untuk memberikan bantuan kepada anak-anak gelandangan. Nanti kita masukan mereka ke yayasan dan kita bantu kebutuhan pokoknya, sehingga diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang ngemis atau ngamen di Kota Tangerang,” bebernya.
“Untuk itu kami bermaksud meminta saran kepada BPKP terkait pola pemberian bantuannya,” sambungnya.
Menanggapi hal itu, BPKP Banten mengaku akan memberikan pendampingan kepada Pemkot terkait pelaksanaan program pembangunan yang ada di Kota Tangerang. Kepala Perwakilan juga bersedia untuk membuatkan telaah terkait program yang dilaksanakan Pemkot Tangerang.(Humas Kota Tangerang)
