Banten Hits – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang menyatakan kesiapannya mengusut dugaan mafia proyek yang disebut-sebut bisa leluasa mengatur proyek yang didanai APBD dan APBN di lingkungan SKPD Pandeglang.
Meski demikan, Kejaksaan hingga kini belum menerima laporan dari pihak manapun terkait dengan monopoli proyek yang diduga dilakukan oleh kelompok tertentu.
“Kita sikapi, kalau paket-paket yang diduga dikoordinir itu, kita mau lihat hasilnya, sesuai atau tidak. Karena, inti dari korupsi itu kan adanya kerugian negara,” kata Kasi Intel Kejari Pandeglang, Edius Manan, kepada Banten Hits, Jumat (5/8/2016).
BACA: Giliran Kadin Angkat Suara soal Mafia Proyek di Pandeglang
“Mungkin saja ada koordintor ada kelebihan biaya yang kita tidak tahu jumlahnya berapa, nah kelebihan biaya itu kita anggap indikasi,” jelasnya.
Disinggung soal pernyataan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pandeglang yang mensinyalir untuk mendapatkan sebuah paket proyek, pengusaha diharuskan mengeluarkan fee sebesar 20 persen dari nilai proyek, Edius memastikan tentunya hal itu akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan.
“Logikanya, keuntungan maksimal yang didapat oleh penyedia barang dan jasa hanya 10 persen sampai 15 persen. Kalau 20 persen, penyedia barang dan jasa itu tentu rugi 5 persen. Apalagi kalau penawarannya turun 5 persen, sudah rugi lagi dia 10 persen,” kata Edius.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Pandeglang, Iing Andri Supriadi enggan mengomentari dugaan mafia proyek tersebut.
“No comment dulu. Kita akan kroscek dulu kebenaran ada atau tidak. Itu kan baru indikasi saja, kalau hal itu terjadi kita akan rapat koordinasi terlebih dulu dengan pimpinan DPRD, khususnya Komisi III dan dinas terkait,” pungkasnya.(Nda)
