Banten Hits – Informasi soal adanya mafia proyek yang menguasai sejumlah proyek yang bersumber APBD Kabupaten Pandeglang akhirnya terkonfirmasi, menyusul pengakuan Kepala Seksi Sarana Prasarana (Sapras) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindik) Pandeglang Arif di salah satu media cetak di Banten.
Arief membenarkan proyek-proyek dengan nilai di bawah Rp 200 juta yang pelaksanaanya lewat penunjukan langsung (PL) sudah dikuasai oleh seseorang yang disebut koordinator proyek. Dia menguasai seluruh proyek PL di tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pandeglang.
Menanggapi pengakuan Arif ini, sejumlah pengusaha di kabupaten yang dipimpin Irna Narulita-Tanto Warsono Arban ini mendesak Arif membuka identitas koordinator proyek ke publik.
“Buka saja ke publik siapa koordinator proyek tersebut, supaya masyarakat Pandeglang tahu. Karena isu koordiantor proyek terus berkembang,” kata Deden, salah seorang pengusaha asal Pandeglang kepada Banten Hits, Kamis (1/9/2016).
Deden menegaskan, pengakuan Arif membuktikan lemahnya pengawasan di internal Pemkab Pandeglang sehingga pihak luar bisa sampai campur tangan dalam penentuan pelaksanaan proyek. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan kepala SKPD terhadap aturan dan melupakan fungsinya sebagai kuasa anggaran untuk melaksanakan kegiatan.
Deden juga meminta ketegasan dari bupati dan wakil bupati Pandeglang terkait Surat Edaran (SE) Bupati tentang Pelaksanaan Prinsip-prinsip dan Etika Pengadaan Barang Jasa.
“Salah satu poinnya untuk mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran, mencegah penyalahgunaan wewenang, monopoli, atau kolusi,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah proyek-proyek besar di Kabupaten Pandeglang, diduga dikendalikan seseorang dengan sebutan Mr. Matrik. Selain mengatur proyek, yang bersangkutan juga disebut bisa menentukan proyek-proyek apa saja yang harus dianggarkan di wilayah Kabupaten Pandeglang.
BACA JUGA: Mr. Matrik Diduga Kendalikan Proyek-proyek di Pandeglang
“Setiap kali saya melaksanakan reses, pertanyaan dan aspirasi yg sama kembali muncul, kapan pembangunan jalan ini akan dilaksanakan, dan saya pun bertanya kepada p syarief dan p anwari kapan pembangunan mau dilaksanakan dg gugup mereka menjawab nunggu mr.matrik dulu katanya,” tulis Muhlas melalui akun Facebook-nya.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pandeglang juga beberapa waktu lalu mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan monopoli proyek yang bersumber dari APBD dan APBN di SKPD Pemkab Pandeglang yang dikoordinir oleh salah satu kelompok tertentu.
Dugaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Kadin Kabupaten Pandeglang Maskur Bakri usai menggelar rapat internal bersama jajarannya di Sekrertariat Kadin Kabupaten Pandeglang, Jalan Raya Pandeglang-Labuan, KM 6, Cipacung, Kabupaten Pandeglang, Selasa (2/8/2016).
BACA JUGA: Giliran Kadin Angkat Suara soal Mafia Proyek di Pandeglang
Selain mencium adanya koordinator proyek, Kadin Kabupaten Pandeglang juga mendapatkan informasi untuk mendapatkan proyek di daerah yang dipimpin Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban, pengusaha diminta uang sebesar 20 persen dari nilai proyek oleh koordinator tersebut. Uang harus dibayar di awal sebelum proyek berjalan.(Rus)
