Banten Hits – Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang menyoroti kebijakan Bupati Pandeglang Irna Narulita yang mengangkat guru SMP menjadi kepala bidang di Dinas Pendidikan, giliran akademisi dari Universitas Mthla’ul Anwar (Unma) Banten angkat bicara.
BACA JUGA: Terkait Pelantikan Pejabat, Komisi I DPRD Pandeglang Akan Undang Baperjakat
Dekan Fisip Unma Banten Said Ariyan menyayangkan pengangkatan itu bisa terjadi. Seharusnya Irna memerhatikan Surat Edaran Menpan Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 Tentang larangan pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari jabatan guru ke jabatan non guru.
“Mutasi guru ke jabatan struktural sedapat mungkin dihindari, sebab Pandeglang masih membutuhkan banyak guru terutama di sekolah yang jauh dari pusat kota. Tenaga struktural sangat banyak di pemda, kecuali guru yang dimaksud punya kelebihan dan pengalaman yang sangat dibutuhkan,” sesal Said kepada wartawan, Kamis (5/1/2017).
Said menilai, jika guru tidak memiliki keahlian atau pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh dinas pendidikan, berarti ada inidikasi Irna tidak serius memimpin Pandeglang.
“Kalau perpindahan guru yg dimaksud tidak didasari keahlian, kelebihan dan pengalaman yang dibutuhkan, berarti bupati tidak serius mengelola SDM,” cetusnya.
Diberitakan sebelumnya sebanyak 227 pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Pandeglang dimutasi, Selasa (3/1/2017). Mutasi dilakukan Bupati Irna Narulita untuk memenuhi SOTK baru.
BACA JUGA: Berikut Daftar Pejabat Eselon II SOTK Baru yang Dilantik Irna
Dari ratusan pejabat yang dimutasi itu, salah satunya Edi Junaedi, guru SMPN 2 Labuan diangkat menjadi Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud).(Rus)
