Tangsel – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, mengajak warga Banten untuk mengawasi praktik jual beli jabatan di Provinsi Banten karena isu tersebut santer terdengar. Ade menilai, Plt Gubernur Banten yang memiliki kewenangan untuk menentukan pengisian dan penggantian pejabat masih tertutup ke publik.
Hal tersebut disampaikan Ade saat menggelar konferensi pers bersama Pemuda Muhammadiyah, Madrasah Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Tangerang, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Tangerang public Transparancy Watch (Truth), di Resto dan Cafe Saung Djati Jalan Pahlawan Seribu Km 4 nomor 36, BSD City, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (20/1/2017).
“Bukan hanya publik yang tidak dilibatkan, KPK yang berkantor di Provinsi pun tidak dimintai masukan atau diajak untuk melakukan pengawasan, dan KASN pun tidak dilibatkan,”ungkap Ade.
Seharusnya, Menurut dia penempatan pejabat eselon II di lingkup pemprov terlebih dulu dikonsultasikan ke KASN agar penempatan pejabat tersebut sesuai bidang dan keahlianya serta menghindari terjadinya transakional dalam menempatkan pejabat.
“Rekruitmen ASN harus lebih orientasi ke publik, publik perlu tahu, karen tugas ASN sendiri melayani publik supaya tidak terjadi transaksional. Selain itu rekriutment terbuka bisa mendapat ASN yang bagus dan Pemprov Banten melibatkan pihak lain seperti KPK dan KASN untuk pejabat eselon II,” imbuh Ade.
Akibat ketidak terbukaan, lanjut Ade, muncul rumor praktik jual beli jabatan dalam pengisian dan pergantian pejabat di Banten, kondisi tersebut sangat merugikan upaya-upaya pemberantasan korupsi.
“Harus berhati-hati supaya tidak terjadi kasus jual beli seperti di Klaten,”serunya.
“Jual beli jabatan sudah masuk ke kasus suap, bagi yang menyuap dan menerima suap akan dikenakan sangsi sesuai hukum yang berlaku,”tambahnya. (Ep)
