Pandeglang – Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang bersama Tim Pusat Pranata Pembangunan UI tengah menyusun finalisasi penghitungan tunjangan kinerja (tukin) ASN tahun 2018.
Kepala BPKD Pandeglang, Ramadani mengatakan, nilai tukin lebih besar dibandingkan dengan tunjangan daerah (tunda).
“Termasuk menyusun kelas jabatan yang disesuaikan dengan eselon. Setelah itu, baru kemudian dilakukan formulisasi dasar penghitungan untuk tukin,” terang Ramadani, Selasa (11/7/2017).
Informasinya, nilai tukin akan dua kali lipat dari tunda. Ramadani memprediksi, jika anggaran tukin akan mencapai Rp60 Miliar lebih.
“Mengacu pada anggaran tunda pada tahun 2017 itu mencapai Rp30 Miliar,” katanya,
Ramadani menjelaskan, reward akan disesuaikan dengan kelas Jabatan dan klasifikasi. Artinya, setiap OPD yang memiliki beban kerja, pagu anggaran, hingga risiko sangat besar dipastikan mendapat alokasi tukin lebih besar. Namun, alokasi tukin bisa saja berkurang jika pegawai memiliki kinerja buruk.
“Ini diterapkan pada tahun 2018, kita buat klasifikasinya karena tidak akan sama rata. Termasuk untuk esselon IIIa kabag, kabid dengan camat. Meski eselon ringnya sama, tapi camat menjadi kepala SKPD. Maka camat akan lebih besar meski eselon sama,” paparnya.
Lebih lanjut kata Ramadani, pihaknya belum bisa memastikan apakah anggaran tukin akan lebih besar karena akan menyesuaikan dengan pagu dalam APBD 2018.
“Nanti kami liat kapasitas anggaran, tetapi intinya pemkab sudah memperhatikan kesejahteraan pegawai karena memang beban anggaran untuk pembayaran tukin ini relatif cukup besar. Kami akan menyesuaikan kemampuan APBD. Tidak mungkin disamakan dengan daerah lain,” tutupnya.(Nda)
