Pandeglang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menyetujui raperda inisiatif DPRD tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD dibahas lebih lanjut.
Dengan disetujuinya raperda tersebut, 50 anggota DPRD Pandeglang akan mendapat tambahan penghasilan dan tunjangan.
“Intinya saya menghormati usulan inisiatif terkait hak keuangan dan administratif. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, anggota DPRD dapat mengajukan usul prakarsa raperda,” kata Irna usai menghadiri rapat paripurna, Selasa (18/7/2017).
Usulan DPRD kata Irna merupakan amanat dari ketentuan Pasal 178 dan Pasal 299 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta tindak lanjut dari ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Namun, Irna menyampaikan ada beberapa poin yang perlu dicermati. Pertama soal ketentuan pengaturan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagai dasar acuan pemberian tunjangan komunikasi inisiatif dan tunjangan reses sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan ketentuan Pasal 12 dan 17 PP tersebut.
“Kita juga harus menunggu permennya dulu,” ujarnya.
“Perlu dipertimbangkannya prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan untuk menyediakan pakaian dinas dan atribut serta asas kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat dalam penentuan besaran tunjangan perumahan dan transportasi,” papar Irna.
Diajukannya raperda tersebut, Irna berharap dapat menunjang dan meningkatkan peran, serta tanggung jawab DPRD dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga.
“Selain itu kami harapkan pula DPRD mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan perda; meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD serta untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan,” jelas Irna.(Nda)
