Pandeglang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang bakal lebih fokus terhadap optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pendekatan kepada investor akan lebih intens dilakukan dengan harapan semakin banyak investasi di Pandeglang.
“Untuk meningkatkan pendapatan, kami akan fokus menggenjot PAD dan jualan ke investor supaya mereka cepat masuk ke Pandeglang sebelum peresmian beberapa proyek strategis nasional,” kata Bupati Pandeglang, Irna Narulita, Rabu (15/11/2017).
Langkah tersebut dilakukan sebagai dampak dari menurunnya pendapatan daerah pada tahun 2018 karena berkurangnya transfer bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Berkurangnya penerimaan mencapai Rp73 miliar.
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan bukan Pajak, Pandeglang dialokasikan hanya Rp71.9 miliar. Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1,17 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp426 miliar. Begitu juga pada bantuan Dana Desa (DD) yang menurun drastis hingga Rp32 miliar.
Berkurangnya penerimaan yang tergolong besar akan memengaruhi program pembangunan. Irna berharap, pada pertengahan 2018 mendatang, pendapatan negara kembali membaik, sehingga pada APBD-P, pusat bisa kembali menaruh perhatian kepada Pandeglang sebagai salah satu daerah tertinggal.
“Penurunan transfer ini berpengaruh terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah dalam Raperda APBD 2018. Pembahasan dimulai lagi antara TAPD dengan badan anggaran (banggar),” ungkapnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Ramadani menambahkan, proyeksi penerimaan masih mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Dengan adanya pengurangan ini tentu akan mengalami penyesuaian kembali dengan beberapa asumsi yang berkembang, terutama penyesuaian terhadap alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2018 yang dirilis Kemenkeu,” terangnya.
Meski penerimaan dari negara berkurang, namun PAD mengalami peningkatan sekitar Rp50 miliar menjadi Rp199 miliar. Lanjut Ramadani, proyeksi penerimaan itu belum diakumulasi dengan Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Banten yang belum disahkan.
“Memang dana transfer ke semua daerah berkurang. Tetapi PAD kita naik dari Rp194 miliar menjadi Rp199 miliar,” imbuhnya.(Nda)
