Pandeglang – Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD Kabupaten Pandeglang tahun 2017 terancam membengkak lebih besar dari tahun 2016 yakani Rp282 miliar. Besarnya Silpa disebabkan rendahnya serapan anggaran pada sejumlah Organisasi Prangkat Daerah (OPD).
Hal tersebut disebabkan beberapa pekerjaan yang gagal lelang, seperti proyek Jalan Kadomas Banjar, Pasar Cibaliung, dua pekerjaan rehab gedung dan perencanaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terpadu.
“Kalau kinerjanya seperti ini terus, saya yakin Silpa akan lebih membengkak. Kita masih banyak PR. Silpa itu dari gagal lelang dan masih ada yang belum dilelangkan,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Ramadhani, Selasa (21/11/2017).
Ramadhani meyakini, Pandeglang akan mendapat sanksi, tidak mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi.
“Kalau sanksi yang sudah jelas itu DAK dan Bankeu. Jika progres laporan tidak terpenuhi, maka tahapan berikutnya tidak akan ditransfer lagi. Untuk menggantinya, mau tidak mau harus dengan APBD Pandeglang,” ujarnya.
Kepala Unit Pengadaan Layanan (ULP) Asep Rahmat membenarkan, ada beberapa paket pekerjaan milik sejumlah OPD yang mengalami gagal lelang, seperti; Dindikbud, DPKPP, Disperindag dan DPUPR.
“Lima paket gagal lelang dan 20 paket lagi batal lelang. Gagal lelang karena perusahaan yang tidak memenuhi syarat,” terangnya.
Sementara, batal lelang kemungkinan karena ada perubahan cara pemilihan pelaksanaan di intansi terkait, adanya revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan kesalahan kode rekening.
“Ada yang salah rekening kami tidak bisa melelangkan. Harusnya rekening belanja modal ini malah barang dan jasa. Barang dan jasa itu kan hibah,” pungkas Asep.(Nda)
