Cilegon – VP Corporate & External Affairs PT BlueScope Indonesia Rhea Sinanipar mengatakan, bahwa dikeluarkannya kebijakan pembebanan pajak terhadap karyawan dilakukan oleh perusahaan bedasarkan aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, kebijakan pembebanan pajak yang berimbas kepada penghasilan pendapatan dan tunjangan karyawan dilakukan tidak hanya di pabrik penghasil baja lapis ringan, melainkan kepada seluruh karyawan di PT BlueScope Indonesia.
“Memang untuk saat ini segala kebijakan atau policy pada remunerasi karyawan, tidak hanya karyawan pabrik tapi juga karyawan seluruh PT BlueScope Indonesia. Itu memang sudah diatur dan harus selalu sesuai peraturan yang diterapkan oleh pemerintah,” ujarnya saat di hubungi Banten Hits, Senin (5/2/2018).
BACA JUGA : Ratusan Karyawan PT BlueScope Cilegon Mogok Kerja
Rhea mengungkapkan, dalam perhitungan remunerasi kemungkinan terdapat perbedaan dalam perhitungan. Namun pada dasarnya manajemen PT BlueScope melakukan kebijakan pembebanan pajak bedasarkan aturan pemerintah yang berlaku.
“Saat ini memang yang kami fokuskan tentunya adalah mencari jalan keluar termasuk melibatkan pihak ketiga, tentunya proses ini masih berlangsung dan belum bisa diajukan, karena proses ini melibatkan pihak ketiga tentunya kami membutuhkan waktu,” tuturnya.
Ia membantah bahwa hal yang dilakukan sebagai upaya perusahaan untuk menghindari pajak, bahkan dirinya menegaskan bahwa manajemen perusahaan selalu taat akan peraturan yang berlaku di Indonesia.
“Tentu saja tidak benar PT BlueScope itu selalu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan mengkuti semua aturan yang ada di Indonesia. Kami selalu mengikut dan tidak akan pernah melakukan sesuatu kebijakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, termasuk soal pajak,” tegasnya.(Zie)
