Connect with us

METROPOLITAN

SMKN 4 Kota Tangerang Sebut Pernyataan WH soal Pemecatan Kepsek terkait Pungli Bohong

Published

on

klarifikasi SMKN 4 Tangerang

SMKN 4 Kota Tangerang menyampaikan klarifikasi melalui akun Instagram terkait pemecatan kepala sekolah mereka. (Screenshoot Instagram)

Tangerang – SMKN 4 Kota Tangerang bereaksi atas berita pemecatan kepala sekolah mereka Kusdiharto oleh Gubernur Banten Wahidin Halim terkait dugaan pungutan liar yang terjadi di sekolah tersebut.

Melalui akun Instagram @smkn4kotatangerang, sekolah favorit yang berlokasi di Jalan Veteran, Kota Tangerang ini menjelaskan, pencopotan Kusdiharto sebagai Kepala Sekolah SMKN 4 Kota Tangerang bukan terkait pungutan liar melainkan karena Kusdiharto ditugaskan kembali menjadi pejabat fungsional pengawas sekolah Provinsi Banten Kota Tangerang.

Dalam postingan tersebut juga dikatakan, sebelum diberhentikan dari jabatannya, Kusdiharto juga telah menyampaikan pengunduran diri.

“Beliau juga sudah mengundurkan diri dari Kepala Sekolah sejak 19 Desember 2017 lalu dan disampaikan pada Upacara Bendera pada hari Senin 8 Januari 2018,” tulis akun itu.

BACA :  66.126 Siswa di Tangsel Diklaim Dapat Manfaat USAID Prioritas

Selain menyampaikan klarifikasi, turut diposting juga Surat Keputusan Gubernur Banten bernomor: 824.4/KEP.54-BKD.2018 soal pemberhentian Kusdiharto dari jabatannya. Di surat itu disebutkan alasan pemberhentian karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Saat Banten Hits dan wartawan lain berusaha meminta klarifikasi SMKN 4 Kota Tangerang, tidak ada perwakilan sekolah yang bersedia memberikan penjelasan.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim menyampaikan pihaknya telah mencopot Kusdiharto dari jabatan Kepala Sekolah SMKN 4 Kota Tangerang karena yang bersangkutan diduga melakukan pungli.

BACA JUGA: Pungli di Kota Tangerang, Gubernur “Turun Gunung” Pecat Kepsek SMKN 4

“Saya mengetahui temuan pungli tersebut dari laporan warga Minggu (18/2/2018), lalu saya minta inspektorat untuk tindak lanjuti,” kata WH kepada wartawan, Rabu (21/2/2018).(Rus)

BACA :  Unras di DPRD Kabupaten Tangerang, Mahasiswa Nilai Revisi UU MD3 Lemahkan Demokrasi



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler