Serang – Elektabilitas Golkar belum menunjukkan tanda akan naik. Kondisi tersebut menjadi tantangan untuk partai berlambang pohon beringin supaya mampu menaikan kembali perolehan suara pada Pemilu 2019.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pembina Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia Partai Golkar Akbar Tanjung saat HUT Satker Ulama Partai Golkar ke-48 dan Pelantikan DPD Satker Ulama Indonesia Provinsi Banten dan kabupaten/ kota se-Banten di Sekretariat DPD Golkar Banten, Ciceri, Kota Serang, Senin, 30 April 2018.
“Ketua Umum (Partai Golkar) telah menyampaikan kepada kita, yang berkaitan dengan elektabilitas partai kita tidak memperlihatkan adanya tanda-tanda menaik. Tetap. Tanda-tanda itu suatu bukti bahwa ada penurunan elektabilitas partai kita. Ini tentu menjadi tantangan sendiri bagi kita,” ungkap Akbar.
Politisi senior ini juga menyebut, tren penurunan elektabilitas Partai Golkar terjadi setelah sejumlah kadernya terlibat kasus korupsi, salah satunya yang menjerat Setya Novanto.
“Pasti (kasus korupsi) ini ada dampaknya kepada partai kita,” katanya.
Insting Politik
Akbar juga menceritakan, dirinya merupakan orang yang tidak setuju ketika Setya Novanto menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI. Alasannya, Setnov bukan orang yang memiliki kompetensi yang cukup untuk menjabat sebagai ketua fraksi yang bisa merespons isu-isu politik yang terjadi di Senayan setiap hari sebagai kepanjangtanganan Partai Golkar.
“Dalam perspektif itu, saya berpendapat saudara Setnov itu tidak memiliki kompentensi cukup bisa menjawab isu-isu politik, karena memang beliau bukan orang yang berkecimpung dalam merespons isu-isu politik, tapi (kemampuannya) soal keuangan, soal bisnis. Itulah waktu saya kurang menyetujui sebagai ketua fraksi,” ungkapnya.
“Insting politik saya pada waktu itu (menangkap) ini akan berdampak pada partai kita, akan ada sesuatu yang akan berdampak pada partai kita. Ternyata betul tidak lama kemudian, saudara Setnov terlibat beberapa isu-isu di DPR, misalnya kita pernah mendengar isu papa minta saham, dan hanyak isu-isu lain dan yang terakhir e-KTP,” sambungnya.
Meski demikian, Akbar menegaskan, kasus yang menjerat mantan Ketua DPR RI yang juga mantan Ketum Golkar ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kebijakan partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Tak saya lihat itu (ada kaitan dengan Partai Golkar), hanya individu-individu, dari orang yang di dalam partai akan membawa dampak terhadap partai, dan dampaknya hari ini yang kita alami bahwa penurunan dari elektabilitas kita,” ujarnya.
Akbar optimistis, ada peluang besar perolehan suara yang bisa diraup Partai Golkar pada Pileg 2019 mendatang. Ada tiga daerah dari empat kota kabupaten di Banten yang menyelenggarakan Pilkada yang memiliki peluang besar untuk menang.
“Dari empat itu ada tiga yang berpotensi menjadi pemenang di Banten ini. Betul atau tidak? Kalau begitu, itu momentum bagi kita untuk memberikan dukungan dan tekad kita untuk menaikan perolehan suara kita, dalam agenda ke depan yang puncaknya adalah Pileg 2019,” pungkasnya.(Rus)
