Pattiro Sebut Pengelolaan Keuangan Kota Serang Bermasalah

Serang – Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Banten menilai, melesetnya pendapatan dan belanja daerah, kemudian tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan Kota Serang.

Direktur Eksekutif Pattiro Banten Ari Setiawan mengatakan, istilah efisiensi anggaran harus benar-benar memiliki alasan yang tepat. Pasalnya, selain efisiensi, yang mudah terlihat adalah Pemkot Serang gagal dalam perencanaan dan penganggaran.

“Belanja modal itu tidak memenuhi target, dan kita bisa rasakan bagaimana pembangunan infrastruktur yang seharusnya masuk dalam pos belanja tersebut. Ini berarti ada kegagalan perencanaan,” kata Ari menyikapi LKPJ APBD Kota Serang 2017, Senin (2/7/2018).

BACA JUGA: DPRD Sesalkan Silpa APBD Kabupaten Serang 2017 Rp 422, 079 M

Permasalahan yang hampir sering terjadi adalah target pendapatan. Melesetnya target retribusi menurut Ari disebabkan karena kelalaian Pemkot Serang dalam menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pemkot tidak pernah memetakan potensi, dan diperparah dengan kinerja yang lemah yang menyebabkan retribusi tidak masuk kas daerah,” ungkapnya.

Pattiro menyoroti lemahnya pengawasan pada penarikan PAD, sehingga perlu dilakukan pembenahan yang maksimal, agar PAD Kota Serang dapat meningkat dan mampu membiayai pembangunan daerah secara mandiri tanpa harus bergantung kepada dana transfer.

“Pengawasan di lapangan sangat longgar, kita patut menduga lebih banyak uang yang harusnya masuk wilayah retribusi justru masuk ke kas siluman (oknum-red),” ucapnya.

Pattiro memotret potensi pendapatan retribusi, Hasilnya, terdapat kebocoran.

“Sekitar 200 persen perbedaan antara hasil riset kami dengan target realisasi pendapatan retribusi,” ungkap Ari.

Terkait Silpa, Pattiro meminta agar Pemkot Serang tidak terbiasa merencanakan adanya Silpa dalam setiap pembahasan dan penetapan APBD. Hal ini agar dapat memaksimalkan program kerja pembangunan yang ada.

“Kota Serang jangan membiasakan untuk merencanakan Silpa dengan jumlah besar, karena sejatinya anggaran daerah harus dikelola sebaik-baiknya demi pelayanan dan kebermanfaatan bagi masyarakat Kota Serang, bukan untuk disimpan,” tegasnya.

Soal opini WTP yang pertama kali didapat. Meski mengapresiasi, Pattiro tetap mengingatkan agar dilakukan pembenahan pada sistem pencatatan keuangan.

“WTP bukan berarti satu daerah bebas dari praktik korupsi, karena hasil WTP juga tidak bebas dari praktik korup di dalamnya, seperti kasus suap Kemendes terhadap pejabat BPK,” katanya.

BACA JUGA: Pemprov Banten dan Delapan Kabupaten/Kota Raih Opini WTP

Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang Sulhi Choir menyampaikan, realisasi pendapatan daerah pada APBD 2017 belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan adanya realisasi PAD yang tidak tercapai pada sektor retribusi daerah.

“Pendapatan daerah terealisasi Rp1,23 triliun atau 99,61 persen dari target pendapatan Kota Serang sebesar Rp1,24 triliun. Pos pendapatan yang tidak mencapai target adalah pendapatan retribusi daerah yang hanya mencapai 80,02 persen dan pendapatan transfer 97,16 persen,” beber Sulhi dalam rapat paripurna DPRD Kota Serang, Kamis (28/6).

Namun Sulhi mengklaim jika realisasi pendapatan daerah meningkat dibandingkan realisasi sebelumnya Rp1,13 triliun atau ada kenaikan 8,75 persen. Hal yang sama juga terjadi pada sektor belanja daerah terealisasi Rp.1,33 triliun atau 93,62 persen dari target Rp1,42 triliun. Namun realisasi ini dinyatakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 17,76 persen.

“Realisasi belanja terendah adalah pada pos belanja tak terduga 75,31 persen, kemudian belanja modal 92,67 persen dan belanja operasional mencapai 94,01 persen,” terangnya.

Penurunan belanja tersebut lanjut Sulhi dikarenakan Pemkot Serang memberikan instruksi kepada OPD-OPD untuk melakukan efisiensi anggaran pada program dan kegiatan yang ada dalam APBD 2017.(Nda)