Lebak – Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS ditentang tenaga honorer.
Pasalnya, regulasi itu mengatur mengenai syarat administrasi tentang batasan usia 35 tahun bagi tenaga honorer Kategori II. Regulasi ini diprotes karena dinilai tak memenuhi rasa keadilan.
“Kita menolak pembatasan usia honorer Kategori II yang akan mengikuti seleksi CPNS,” kata Ade Buhori Akbar perwakilan dari Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Kabupaten Lebak, saat menggelar istigasah, di Pendopo Bupati Lebak, Jumat (5/10/2018).
Tenaga honorer mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menyurati Kemenpan agar membuat payung hukum agar seluruh kategori II bisa mengikuti seleksi CPNS tanpa dibatasi usia.
“Kami juga meminta Pemkab Lebak mengeluarkan SK untuk honorer non kategori minimal dari eselon II,” ujarnya.
BACA JUGA: VIDEO: Honorer Tolak Batas Usia Seleksi CPNS
Pemkab Lebak juga dituntut mengatur regulasi mengenai upah layak honorer agar sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 15 ayat 3.
“Kami hanya ingin honorer dihargai dan tidak dianggap ilegal, berikan upah yang layak,” desak Ade.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Lebak, Dede Jaelani memastikan, pemkab selalu konsisten memperjuangkan tenaga honorer berkoordinasi dengan Kemenpan RB.
“Dari sisi anggaran pemkab sudah melakukan perhatian khusus kepada guru honorer, walaupun masih jauh dari UMK itu disesuaikan dengan kekuatan keuangan pemkab. Terkait dengan surat kepada Kemenpan akan segera kami buat,” tandas sekda.(Nda)
 Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS ditentang tenaga honorer.){kind=link}