Pandeglang – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang, Kurnia Satriawan meminta camat yang ada di wilayah lokasi terdampak tsunami melakukan pendataan ulang terkait warga yang enggan direlokasi ke hunian tetap atau Huntap yang disediakan pemerintah.
Hingga saat ini, banyak warga yang menyatakan enggan direlokasi ke tujuh lokasi Huntap yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan berbagai alasan, di antaranya karena lokasi terdampak sudah merupakan tanah milik sendiri sehingga warga ingin menetap di lokasi.
“Salah satu solusinya kami minta para camat untuk lakukan pendataan ulang kepada warga terdampak yang sudah di verivali (verifikasi dan validasi). Kalau pun mereka tidak mau dengan alasan sudah memiliki tanah sendiri, itu hak mereka. Kami hanya berupaya menyelamatkan mereka dari zona merah,” kata Kurnia, Senin, 21 Januari 2019.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat sebagian warga enggan menempati Huntap yang diwacanakan. Meski Pemda berusaha menyediakan lahan yang relatif ideal di tujuh lokasi seperti di Kampung Citanggok, Desa Teluk, Kecamatan Labuan; Kampung Cibenda, Desa Sukarame, Kecamatan Carita; Kampung Reforma Agraria, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang; Kampung Leuwigede, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi.
Kemudian dibangun pula di Kampung Pasir Malang, Desa Sumber Jaya; Kampung Pasir Jaya, Desa Cigorondong; dan di Kampung Palingling, Desa Tunggal Jaya. Semuanya terletak di Kecamatan Sumur.
“Pertama mata pencaharian mereka di pantai sehingga jauh dari Huntap. Kedua faktor psikologis, banyak diantara mereka yang sudah menetap dalam jangka waktu lama di tempat yang terdampak. Kalau di tempat baru, mereka merasa tidak nyaman, dan banyak pertimbangan lain,” ungkapnya.(Rus)
