Tangerang – Kiki Nuraini, seorang koordinator massa kampanye Jokowi-Ma’ruf di Lapangan Pelabuhan Perikanan Bastiong Ternate, Maluku Utara, Minggu, 7 April 2019, menagih yang Rp 50.000 yang dijanjikan tim Jokowi-Ma’ruf untuk setiap orang massa yang hadir.
Karena sudah tiga hari tak kunjung dibayar, snang koordinator bahkan melalui media sosial meminta Jokowi mengingatkan timnya supaya membayar Rp 50.000 seperti yang dijanjikan karena dia dikejar sama massa.
Kondisi yang disampaikan Kiki sangat kontras jika dibandingkan dengan massa kampanye akbar Prabowo-Sandi yang datang secara sukarela ke GBK, Minggu, 7 April 2019.
Analisis pengamat politik Universitas Paramadina yang juga founder Lembaga Survei Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKopi Hendri Satrio mengungkapkan tema kampanye Pilpres 2019 memunculkan massa amplop dan masa sukarela.
“Jadi ya temanya bisa kampanye ini jadi ‘keamplopan vs keumatan’ begitu. Siapa yang lebih cenderung memilih amplop, siapa yang cenderung memilih umat yang suka rela yang seperti hari ini ditampilkan,” ujar Hendro seperti dilansir TIMES Indonesia.
Panitia Kampanye di Maluku Bantah Bayar Massa
Pernyataan Kiki Nuraini yang menagih uang kampanye Rp 50 ribu per orang, disangkal oleh pihak panitia kampanye, Aliansi Anak Negeri Indonesia Timur.
Dilansir kumparan.com, Ketua Aliansi Anak Negeri Indonesia Timur Maluku Utara, Akmal Iskandar Alam, yang merupakan salah satu penggagas kampanye tersebut mengatakan, keterangan Kiki Nurain soal bagi-bagi duit Rp 50 ribu tidak benar.
Dia bahkan menganggap Kiki adalah pendukung Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, yang sengaja merusak nama baik Jokowi-Ma’ruf. Akmal menjelaskan biaya yang ada adalah menyangkut operasional, bukan biaya untuk per orang.
“Tidak ada bayar-membayar. Karena Jokowi tidak bayar-bayar. Kalau memang itu untuk mobil, untuk operasional, itu kan pasti ya,” katanya.
Sementara, pernyataan Kiki yang mengaku ditugaskan untuk mencari massa juga dibantah Akmal. Akmal menegaskan bahwa Kiki bukan koordinator dari Aliansi Anak Negeri.
“Kalau ditugaskan untuk koordinasi massa tidak. Kami sudah tanya ke teman-teman, apa betul ibu ini koordinator, mereka bilang tidak. Karena di lapangan ini ada orang penggalangan (massa),” kata Akmal.
Menurut Akmal, Aliansi Anak Negeri selalu memilah siapa yang akan menjadi koordinator massa. Seorang koordinator, kata dia, harus bertanggung jawab dan tidak akan merusak citra Jokowi. Sedangkan dugaan bahwa Kiki adalah pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Akmal mengaku berani memastikannnya.
“Itulah yang saya bilang tadi, bahwa ada orang-orang yang memang tidak suka ke Pak Jokowi. Mereka itu tim 02 dan kita sudah melihat profilnya (Kiki Nuraini), dia pihak pendukung 02,” ujar Akmal sembari menunjukkan potret Kiki yang tengah mengacungkan dua jari.
“Kalau dia membuat opini begitu berarti dia bukan koordinator. Siapapun yang menjelekkan Jokowi, dia (pendukung) 02,” tegasnya.
Akmal mengaku tuduhan tersebut membuat pihak Aliansi Anak Negeri merasa dirugikan. Sehingga, dia bakal melaporkan masalah ini ke pihak yang berwajib atas dugaan pencemaran nama baik.
“Kalau dia menjelekkan nama begini kita bisa tuntut terkait pencemaran nama baik. Karena sudah menyangkut citra lembaga dan pemimpin negara,” pungkas Akmal.
Secara terpisah, Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Ternate, Sulfi Majid, kepada cermat mengaku belum menerima laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut.
Sulfi menegaskan Bawaslu selalu melakukan fungsi pengawasan, termasuk pada saat kampanye. Namun hari itu Bawaslu tak menemukan pelanggaran terkait mobilisasi massa dengan iming-iming uang.
“Kami belum menerima laporan terkait hal ini. Namun kalau memang ini sebagai informasi awal, kami akan menindak-lanjuti. Kami akan melakukan investigasi lebih lanjut,” ucap Sulfi.
Sementara, pantauan kumparan.com melalui cermat pada postingan Kiki di laman media sosial Facebook-nya, anggaran yang dijanjikan pihak panitia ke peserta kampanye terbuka yang digelar di Pelabuhan Perikanan Bastiong, Ternate pada Minggu, 7 April 2019 itu diduga sudah dicairkan.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
