Serang – Tim Surveior Kementerian Kesehatan RI melakukan survei akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat atau UPT Puskesmas Banjar Agung, Kota Serang, Kamis, 17 Oktober 2019.
Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin mengatakan, dari 16 puskesmas di Kota Serang, 40 persen sudah akreditasi madya. Sementara sebagian besar masih dasar.
“Dari 16 puskesmas tahun ini yang di akreditasi 3, Puskesmas Banjar Agung, Puskesmas Kota dan Puskesmas Curug, harapnya tim surveior bisa meluluskan akreditasi untuk tiga puskesmas itu,” jelasnya kepada awak media di Puskesmas Banjar Agung, Kamis 17 Oktober 2019.
Untuk dua puskesmas seperti Curug dan Kota Serang diajukan untuk mendapatkan akreditasi dari tingkat dasar ke madya. Sementara Puskesmas Banjar Agung baru diajukan akreditasi tingkat dasar.
“Harapannya ke depan bisa memuaskan masyarakat mempermudah layanan masyarakat agar sehat dan mempermudah kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Kepala Dinkes Kota Serang Ikbal menyebutkan setiap puskesmas setiap tiga tahun sekali di akreditasi kembali. Untuk 40 persen yang sudah dapat akreditasi madya, seperti Puskesmas Pancur, Unyur, Cipocok, Sawah Luhur, dan Puskesmas Kelodran.
“Satu masih dasar Puskesmas Rau karena pertimbanganya gedungnya masih kecil,” paparnya.
Tipelogi dari 16 puskesmas di Kota Serang baru sampai madya, belum mencapai tingkat yang paling tinggi yaitu tingkat purna.
“Itu kepuasannya paling tinggi artinya tenaganya cukup sarananya cukup,” ucapnya.
Sementara itu Muhammad Ismail Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mengatakan kegiatan ini salah satu meningkatkan kegiatan Puskesmas agar lebih baik.
“Puskesmas ini siap dibutuhkan oleh masyarakat, dan bagaimana peran sektor terkait bisa mendukung operasional pelayan kesehatan itu, yang di nilai ada tiga bidang seperti Adrimitrasi Manajemen, UKM (upaya kesehatan masyarakat) dan UKP (upaya kesehatan Perorangan),” jelasnya.
Penilaian lainnya adalah bagaiaman layanan kesehatan dilakukan sesuai standar yang ada, termasuk jejaring seperti tugas pembantu posyandu dan poskesdes harus tidak ada disfalitas pelayanan antara induk dan jaringan.
“Penilaian ini selama tiga hari, ini baru akan mulai, yang kami liat fisikli berati saranaya saja nanti saya nilai semuanya bagaiaman petugasnya dan bagaimana yang dilayani, kalau secara fisiklinya cukuplah karena sudah berjalan,” pungkasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
