Pandeglang – Pemkab Pandeglang menghentikan penggunaan layanan Surat Keterangan Miskin (SKM) yang dikeluarkan melalui Dinas Sosial (Dinsos). Padahal, SKM sangat dibutuhkan untuk warga miskin yang tidak tercover BPJS untuk berobat di RSU Berkah.
Penghentian penggunaan SKM bagi pasien miskin itu, berlaku sejak tanggal 16 Desember 2019. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Pandeglang Nomor 900/3483/Tahun 2019 tertanggal 13 Desember 2019, tertulis bahwa apabila masih ada yang menggunakan Surat Keterangan Miskin (SKM) tidak akan diproses.
Asda I Bidang Pemerintahan Setda Pandeglang, Ramadani membenarkan penghentian tersebut. Dia menjelaskan penghentian SKM itu hanya bersifat sementara akibat anggaran SKM yang sudah habis. Padahal selama tahun 2019, Pemkab menganggarkan SKM sekitar Rp 2 miliar.
“Uangnya sudah habis. Kalau habis siapa yang mau bayar? Kan kasian rumah sakit terus. Kami menganggarkan sekitar Rp 2 miliar,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media, Jumat, 20 Desember 2019.
Meski demikian, Ramadani menawarkan alternatif lain, apabila masih ada warga miskin yang teridak tercover oleh BPJS. Salah satunya, meminta rujukan dari RSUD Berkah Pandeglang ke RSU Provinsi Banten. Karena dia meyakini RSU Provinsi Banten akan menampung. Mengingat anggaran mereka lebih besar.
“Solusinya bagi warga yang sakit, tinggal minta rujukan ke provinsi. Mereka siap nampung berapa pun itu mereka akan bayar. Karena pendanaan mereka kan lebih besar. Kalau kita kan terbatas,” bebernya.
Namun begitu, Ramadani menegaskan bahwa penghentian itu hanya bersifat sementara. Sebab jika APBD Pandeglang tahun 2020 disahkan, layanan SKM akan diaktifkan kembali pada tanggal 2 Januari 2020.
“Tapi setelah APBD 2020 disahkan akan mulai lagi. Anggaran tahun depan masih sekitar Rp2 miliar,” sebut pria berkacamata itu.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
