Connect with us

Berita Utama

Jika Lockdown Jadi Opsi, Akademisi Sarankan Pemerintah Perhatikan Hal-hal Ini

Published

on

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (ITB-AD), Dr. Mukhaer Pakkanna menilai lockdown jadi solusi ideal untuk meminimalisir penyebaran virus Corona. (Istimewa)

Tangerang – Hingga Minggu, 29 Maret 2020, Pemerintah Indonesia belum memutuskan penerapan lockdown untuk meminimalisir penyebaran virus Corona (Covid-19).

Sementara, Kota Tegal dan Kota Tasikmalaya telah memutuskan menerapkan local lockdown atau karantina wilayah.

Menanggapi hal tersebut, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (ITB-AD), Dr. Mukhaer Pakkanna, memberikan beberapa catatan jika pemerintah ingin memberlakukan lockdown.

“Memang ideal jika kebijakan lockdown diberlakukan jika ingin meminimalisir eskalasi wabah Covid-19. Hanya masalahnya, jika itu diberlakukan, apalagi dilakukan secara penuh dan ketat, berarti mobilitas orang antar satu tempat dgn tempat lain akan terbatas. Semua orang akan stay di rumah.” Kata Mukhaer, Sabtu, 28 Maret 2020 melalui keterangan tertulis kepada BantenHits.com.

Ia menjelaskan, di beberapa negara yg memberlakukan lockdown, setiap orang yang mau berpergian dari satu tempat tertentu ke tempat yang lain harus punya izin. Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi.

BACA :  Irna Setujui Raperda Kenaikan Tunjangan DPRD

“Harus dihukum. Tentu, aparat dan perangkatnya harus siap. Aransemen kelembagaan dan aturan harus ditata apik. Jika perangkat dan SDM tidak disiapkan, kebijakan lockdown akan mubazir. Apalagi negara kita sejatinya, meminjam term Gurnar Myrdal, yaitu masih diatributkan sebagai negara softstate atau negara lunak,” ujar Mukhaer.

Kemudian, Ia juga menyebutkan pemerintah harus membuat model kebijakan yang memikirkan masyarakat kecil, jika nanti diberlakukannya lockdown.

“Bagaimana nasib masyarakat bawah yang tidak jelas kepastian hidupnya? Pekerja informal, pedagang kaki lima, tukang batu, tukang parkir, nelayan miskin, petani penggarap, dan lain-lain? Siapkah negara memproteksi mereka selama masa karantina? Atau mungkin para orang kaya, politisi kaya, kritikus kaya, atau selebriti kaya siap memproteksi kehidupan mereka selama masa karantina? Bagaimana model kebijakan stimulasi dari negara untuk menghidupi mereka yang papah dan termarjinalkan ini?” terang Mukhaer.

BACA :  PSK di Kota Serang Tetap 'Mangkal' Selama Puasa, Tarifnya Rp 200 Ribu

Lebih lanjut, menurut Mukhaer, wabah Covid-19 ini membangun kesadaran untuk kembali pada semangat gotong royong. Ia menjelaskan Pemerintah sendiri sudah mengais-ngais dana dari pemotongan beberapa anggaran Tahun 2020 dan katanya sudah terkumpul Rp121,3 triliun dan utang luar negeri baru untuk penanganan efek wabah Covid-19 dari Bank Dunia sudah cair Rp4 triliun. Selain itu, pemerintah dengan berbagai keterbatasannya sedang menyusun beberapa aturan, kelembagaan dan perangkatnya.

“Jiika memang sudah siap dan kita kompak dalam suasana gotong royong, silahkan kebijakan lockdown itu dilansir. Itulah ikhtiar kita,” pungkas Mukhaer.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Terpopuler

Please disable your adblock for read our content.
Refresh