Lebak- Pemerintah Kabupaten Lebak menyetop sementara proses pengadaan barang dan jasa. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19.
Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Lebak, Puranjanu mengatakan peraturan itu berlaku bagi paket proyek yang belum dilakukan Tanda Tangan Kontrak. Menurutnya, sampai saat ini terdapat 73 paket yang sudah masuk.
“Itu dari 13 OPD (Organisasi perangkat daerah),” kata Puranjanu saat dihubungi awak media, Minggu, 5 April 2020.
Dari 73 paket tersebut, kata Puranjanu, 19 paket dalam proses persiapan, 45 dalam proses pelaksanaan tender. Sebanyak 64 paket ini yang prosesnya dihentikan.
“Iya, dihentikan dan dibatalkan. Dan yang 9 paket tetap dilanjutkan karena prosesnya sudah selesai,” ujar Puranjanu.
Untuk diketahui Bupati Lebak menerbitkan keputusan nomor: 912/254-Pemb/2020 tentang Penghentian/Pembatalan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut tiga poin isi surat keputusan:
1. Penghentian/Pembatalan Seluruh Program Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 baik melalui tender, seleksi maupun non tender.
2. Bagi kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang sudah diumumkan, agar prosesnya dihentikan atau dibatalkan serta disampaikan kepada peserta Pemilihan/pemenang bahwa proses tidak dapat dilanjutkan sebagaimana amanat Mendagri.
3. Bagi kegiatan yang telah menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa (Tanda Tangan Kontrak) dapat dilanjutkan.
Editor: Fariz Abdullah
