Serang – Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK disebut mendapatkan sejumlah temuan dalam pengelolaan Keuangan Provinsi Banten 2019 yang beberapa waktu lalu mendapat predikat wajar tanpa pengecualian alias WTP.
Salah satu temuan BPK itu disebut-sebut tengah diusut penegak hukum, yakni temuan di Bank Banten dan PT Banten Global Development (BGD) sebesar Rp 5 miliar tapi potensi kerugian mencapai Rp40 miliar.
Hal tersebut diungkapkan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) saat melakukan kunjungan kerja (kunker), dalam rangka rapat dengar pendapat tindak lanjut Ikthisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2019, yang diselenggarakan di Pendopo Gubernur Provinsi Banten, Kamis, 9 Juli 2020.
“Saat ini juga tengah ditangani APH (aparat penegak hukum) kan. Kita tidak memiliki kewenangan tapi kami sifatnya mendorong agar tidak ada persoalan,” kata Pimpinan BAP DPD RI, Angelius Wake Kako kepada wartawan.
Namun, Angelius tak merinci detail temuan BPK RI di Bank Banten dan PT BGD tersebut. Seperti diketahui, Bank Banten kini tengah menjadi sorotan utama menyusul kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim menarik RKUD dari Bank Banten lalu memindahkan ke BJB.
Selain soal temuan di Bank Banten dan PT BGD, BPK juga memperoleh temuan pada sejumlah objek pemeriksaan lainnya.
Angelius Wake Kako, senator Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menegaskan, BAP DPD RI mendorong Pemprov Banten untuk segera menyelesaikan temuan BPK RI, meski meraih WTP.
“Kunjungan ini untuk memperoleh informasi dari Pemprov Banten, sejauh mana rekomendasi BPK RI (temuan) yang berjumlah Rp1,3 miliar apakah sudah ditindaklanjuti oleh masing-masing entitas/obyek pemeriksaan,” jelas Angelius.
Tindak lanjut temuan, kata Angelius, penting guna menjamin bahwa pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara yang dapat merugikan negara dan untuk membuktikan telah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya.
“Tapi alhamdulillah Pemrov Banten saat ini sedang berproses,” ujarnya.
Angelius Wake berharap melalui pemantuan langsung yang dilakukan oleh BAP DPD RI dapat menjadi perbaikan ke depan. Sehingga dapat mengurangi terjadinya kerugian daerah akibat penyimpangan peraturan perundang-undangan.
“Harus ada perbaikan segera, karena memang tujuan kami datang kesini untuk mengecek apakah hasil temuan BPK ditindaklanjuti atau tidak. Faktanya yang sudah-sudah banyak yang tidak ditindaklanjuti (temuan BPK) itu,” ungkapnya.
Di sisi lain, BAP DPD RI juga bingung dengan keberhasilan Pemprov Banten meraih Opini WTP BPK RI atas LHP tahun 2019 yang tidak sebanding jumlah pengangguran di Banten.
“Ini miris, raih WTP tapi pengangguran tertinggi. Diharapakan untuk LHP BPK RI selanjutnya agar dimasukan juga kategori peniliana angka pengangguran atau kemiskinan di daerah,” tukasnya.
Turut hadir dalam kunjungan itu Andiara Aprilia, senator asal Banten yang menjadi tuan rumah; H.M. Fadhil Rahmi, senator asal Aceh; Abdul Rachman Thaha, senator dari Sulawesi Tengah; Maya Rumantir , senator asal Kepulauan Sulawesi Utara; Habib Zakaria Bahasyim, senator asal Kalimantan Selatan; Bambang Santoso, senator asal Bali; dan Iskandar Muda Baharudin Lopa, senator asal Sulawesi Barat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Al Muktabar menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan informasi yang diperlukan oleh BAP DPD RI.
“Mengenai temuan dari BPK semua akan kami tindaklanjuti, kemudian juga sudah disampaikan ke DPD RI mengenai komposisi belanja yang sudah diselesaikan. dan beberapa hal secara teknis juga seperti pembangunan di Banten, kami minta dukungan dari DPD RI,” ujarnya singkat.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
