Serang – Agar bisa meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Provinsi Banten siap berkolaborasi dengan Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN).
“Pemerintah Provinsi Banten siap berkolaborasi dengan IPKN demi menjaga akuntabilitas penyelenggaraan di Pemprov Banten,” kata Gubernur Banten, Wahidin Halim dalam keterangan tertulisnya, Senin 21 September 2020.
“Sehingga, Pemprov Banten bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah berhasil dicapai secara beruntun dalam empat tahun terakhir ini,” sambungnya.
Dirinya berharap, keberadaan IPKN Wilayah Banten dapat mendukung tercapainya peningkatan kinerja pemeriksa keuangan negara yang bersih dan akuntabel. Serta mengawal seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Banten untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai standar akuntansi pemerintah, bersih, dan bebas dari korupsi.
“Pengalaman dulu, selama sepuluh tahun saya jadi Walikota Tangerang, saya sangat terbantu dari teman-teman BPK. Auditor saat ini sangat sedikit baik jumlah maupun kualitas tenaga pemeriksa khususnya di Inspektorat kita. Kalau tidak didukung dan dibantu oleh pemeriksa dari BPK dan BPKP kita masih banyak kekurangan,” ungkapnya.
Lanjut Wahidin, pada tahun pertama menjadi Gubernur, pihaknya bekerjasama dengan BPKP. Saat itu didatangkan 20 orang, bekerjasama dengan gubernur dan satgas pemeriksaan.
“Dan sampai hari ini masih ada di Provinsi Banten. Inilah mereka yang membantu secara professional tata kelola keuangan di Pemprov Banten,” ujarnya.
Diketahui, Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) merupakan organisasi profesi pemeriksa keuangan negara. Pembentukan IPKN bertujuan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi pemeriksa bagi kepentingan bangsa dan negara.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
