Pandeglang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang, menyatakan sikap menolak Undang-undang Omnobus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang disahkan DPR RI dan Pemerintah, Senin 5 Oktober 2020 kemarin.
Pernyataan sikap yang dikeluarkan melalui surat nomor 172.3/052-DPRD/2020 itu, setelah DPRD mendapat desakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Pandeglang dan Kelompok Cipayung Plus yang melakukan unjuk rasa penolakan UU Ciptaker di depan gedung DPRD Pandeglang kemarin.
Pernyataan sikap yang ditandatangani oleh unsur pimpinan, seperti Ketua DPRD Pandeglang, Tb Udi Juhdi, Wakil Ketua Tb Asef Rapiudin dan Fuhaira Amin itu, disaksikan oleh BEM se-Kabupaten Pandeglang pada Sabtu, 10 Oktober 2020.
Ketua DPRD Pandeglang, Tb Udi Juhdi mengatakan, penolakan itu sebagai bentuk aspirasi wakil rakyat terhadap masyarakat dan mahasiswa yang menolak Undang-undang Ciptaker.
“Itu (Penolakan) aspirasi dari kami sebagai wakil rakyat. Kami sebagai pimpinan DPRD sudah menampung aspirasi itu,” kata Udi.
Kader partai Gerindra ini juga menegaskan, akan segera membuat surat permohonan kepada Presiden Joko Widodo agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ciptaker. Agar lebih berpihak kepada masyarakat.
“Hari Senin InsyaAllah akan kami kirimkan suratnya. Nanti sekretariat yang mengurus dengan ditandatangani oleh kami,” tandasnya.
Sementara perwakilan BEM dari Universitas Mathla’ul Anwar Banten, Jefri mengapresiasi DPRD Pandeglang yang telah sepakat melakukan penolakan UU Ciptaker.
“Kami sampaikan terimakasih karena DPRD Pandeglang telah sepakat menolak. UU (Ciptaker) itu harus dicabut atau dibuatkan Perppu oleh Presiden,” pungkasnya.
Editor : Darussalam Jagad Syahdana
 Kabupaten Pandeglang, menyatakan sikap menolak Undang-undang Omnobus Law Cipta Kerja (Ciptaker)){kind=link}