Lebak- Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Lebak mengklaim tengah mengusulkan penambahan kuota pupuk bersubsidi ke Pemerintah pusat. Tujuannya agar keberadaan pupuk yang banyak dicari petani ini tidak mengalami kelangkaan.
“Kita sudah mengajukan SK relokasi penambahan kuota pupuk bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaan,” kata Kepala Distanbun Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar di Lebak, Kamis, 5 November 2020.
Selama ini, kelangkaan pupuk bersubsidi yang dialami petani Kabupaten Lebak akibat adanya pengurangan kuota dari pemerintah. Kelangkaan pupuk bersubsidi itu tentu sangat berdampak terhadap produksi dan produktivitas pangan.
Apalagi, Kabupaten Lebak dalam kurun lima tahun terakhir produksi pangan selalu surplus dan menyumbang dalam ketahanan pangan nasional.
Karena itu, menurut Rahmat, Distanbun mengajukan relokasi kuota penambahan pupuk bersubsidi kepada Pemerintah Provinsi Banten pada 2020 untuk jenis urea sebanyak 13.959 ton, SP-36 mencapai 3.585 ton, ZA 82 ton, NPK 9.345 ton.
“Kami optimistis ketersedian pupuk bersubsidi relatif cukup untuk memasuki musim tanam kedua guna mendukung program swasembada pangan,” katanya menjelaskan.
Untuk mengurangi ketergantungan pupuk bersubsidi, kata dia, pemerintah daerah mengajak petani agar memproduksi pupuk organik yang terbuat dari kotoran ternak maupun jerami sampah untuk dijadikan kompos.
Selama ini, pemerintah daerah sudah beberapa kali menggelar pelatihan produksi pupuk organik dari kotoran hewan dan jerami sampah. Keunggulan pupuk organik itu, kata dia, dapat mengurangi kerusakan tanah pertanian dan ramah lingkungan juga membantu petani dalam meningkatkan produktivitas menjadi lebih tinggi.
“Kami berharap petani harus mampu memproduksi pupuk organik dan tidak ketergantungan kepada pupuk bersubsidi itu,” katanya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
