Tangerang- Pemerintah Kota Tangerang akan menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.
Hal itu dilakukan menyusul terbitnya instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro.
Hal tersebut disampaikan Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany saat menggelar rapat evaluasi PPKM di Kota Tangerang Selatan secara online, pada Selasa, 9 Februari 2021.
”Salah satu bentuk tindaklanjut tersebut diantaranya dengan menerbitkan peraturan di tingkat daerah,” kata Airin dalam keterangan resmi yang diterima BantenHits.com.
Menurut Airin, Pemkot Tangsel akan melakukan penguatan peran Satgas Covid-19 di tingkat kewilayahan yang mencakup kecamatan, kelurahan dan RT/RW.
“Pemerintah Kota juga akan mengkaji tentang penganggaran dan mekanisme pendistribusian bantuan kepada mereka yang terdampak penerapan PPKM berbasis mikro,”terangnya.
Teknis yang dilakukan oleh Pemerintah juga dipastikan sesuai Inmendagri, dimana orang yang berkumpul dibatasi tidak lebih dari tiga orang, maka penerapan pembatasan jumlah ini akan dilakukan.
“Disamping itu, akan dilakukan juga upaya penegakkan sanksi yang lebih berat kepada para pelanggar protokol kesehatan,” Tegasnya.
Airin mengklaim, PPKM menjadi solusi terbaik yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebab, selama PPKM peningkatan kasus baru positif dan kasus aktif periode 25 hingga 7 Februari mengalami penurunan.
Begitu juga dengan kumulatif insiden kasus baru positif yang menunjukkan penurunan dengan diimbangi peningkatan terhadap kepatuhan terhadap protokol kesehatan sebesar 80 persen.
”Persentasenya, untuk angka kematian mencapai 4,68 persen. Menurun secara signifikan dari periode 11 sampai 17 Januari sebesar 5,1 persen, angka kesembuhan meningkat dalam dua minggu terakhir,”paparnya.
Editor: Fariz Abdullah
