Pandeglang – Musyawarah cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pandeglang pada 7 Maret 2021 lalu berujung konflik di internal partai.
Dalam Muscab yang ke V ini, Nawawi Nurhadi terpilih menjadi Ketua DPC PKB Pandeglang periode 2021-2026 menggantikan Thoni Fathoni Mukson.
Namun hasil pelaksanaan Muscab yang digelar di salah satu hotel di Pandeglang tersebut, dianggap tidak demokratis dan menyalahi aturan partai oleh kubu Thoni.
Sehingga pada saat pembacaan kepengurusaan oleh pimpinan sidang atau memasuki pleno ke lima, banyak Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) memilih walkout.
Mereka menolak hasil Muscab dengan dibarangi aksi pencopotan seragam partai sambil mengucapkan keluar dari kepengurusan DPAC.
Thoni menilai, polemik yang terjadi di internal PKB Pandeglang gara-gara langkah DPW yang melakukan intervensi kepengurusan DPC PKB. Sehingga membuat pelaksanaan Muscab tidak berjalan demokratis.
“Kami telah melakukan pendalam, penelaahan tentang munculnya polemik dan konflik Muscab PKB di Kabupaten Pandeglang. Kami berkesimpulan langkah-langkah DPW PKB ini melebihi kewenanganya,” kata Thoni kepada wartawan, Kamis 11 Maret 2021.
Menurut Thoni, saat rapat koordinasi sebelum pelaksaanan Muscab telah disepakati bahwa yang mengikuti Muscab adalah DPAC yang memiliki Surat Keterangan (SK) kepengurusan DPAC resmi, yakni berjumlah 19 DPAC.
“Faktanya ada penambahan 16 DPAC yang tiba-tiba diterbitkan SK nya oleh DPW pada tanggal 1 Maret atau sebelum Muscab, yang sama sekali tidak kami kenal. Ini sangat mengecewakan,” ungkapnya.
Thoni menuding, penetapan SK 16 DPAC tersebut tidak melalui proses atau tahapan musywarah anak cabang. Akibatnya, kader-kader potensial PKB dihilangkan.
“Kami tidak mengakui 16 DPAC ini, karena tiba-tiba langsung ditetapkan dan tidak melalui musyawarah anak cabang,” tegasnya.
Eks calon Bupati Pandeglang ini juga mengungkapkan, DPW PKB Banten tidak pernah berkoordinasi dengan DPC PKB Pandeglang terkait usulan nama-nama calon ketua DPC.
Namun tiba-tiba dimunculkan lima nama dengan langsung menetapkan dan membacakan kepengurusan DPC PKB periode 2021-2026.
“Evaluasi untuk penetapan ketua DPC bedasarkan lembar yang sudah (Calon) isi dan diterima oleh DPP. Tetapi DPW langsung mengusulkan nama tanpa meminta usulan nama (Calon) kepada DPC,” ujarnya.
Thoni mengaku akan membawa permasalahan dan bukti-bukti kesewenang-wenangan DPW PKB Banten ke DPP agar dilakukan evaluasi.
“Ya kami akan bawa bukti-buktinya, salah satunya 16 SK DPAC yang tidak melalui musyawarah anak cabang. Kami yakin DPP akan melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan ini,” paparnya.
Thoni menegaskan, dia dan seluruh kader PKB di Pandeglang patuh dan tunduk sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Ami.
“Apapun keputusannya kami tunduk dan patuh kepada keputusan Ketua Umum DPP PKB Gus Ami,” tandasnya.
Editor : Darussalam.Jagad Syahdana
