Cilegon- SPBU Mini di Kota Cilegon mulai menjamur. Kebanyakan dari mereka ternyata belum memiliki izin.
Hal itu terungkap setelah Satpol PP melakukan pendataan kepada setiap SPBU Mini baik milik PT Indomobil Prima Energi dan PT Pertamina Retail.
Usut punya usut, maraknya SPBU mini ilegal di Kota Baja ini lantaran mereka mengklaim untuk memproses izinnya perlu merogoh kocek sangat tinggi.
Terkuak adanya tarif dalam proses perizinan setelah pihak Managemen PT Sentra Trada Indo Station yang merupakan anak perusahaan PT PT Indomobil Prima Energi angkat bicara.
“Ada oknum yang nego-nego itu mereka minta sejumlah uang yang di patok hingga puluhan juta, kita di patok harga mahal sekali jumlahnya besar terlalu tinggi pihak perusahaan keberatan. Kita akan menanyakan lagi kelanjutannya bagai mana seandainya masih bisa berlanjut kita lanjuti kalau tidak bisa ya mau gimana lagi,”kata Humas PT Sentra Trada Indo Station Stefanus Triagung Budi Santoso.
Menanggapi hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Fraksi Gerindra Faturohmi, bereaksi.
IKetua Komisi II DPRD Kota Cilegon itu meminta Walikota Cilegon Helldy Agustian harus segera bersikap.
“Walikota harus obyektif melihat persoalan ini, jangan hanya mendengarkan satu pihak saja,” ujar Faturohmi,” Kamis, 24 Maret 2021.
Faturohmi menyesalkan adanya isu dugaan pemasangan tarif tinggi terkait perizinan hingga mencuat ke ranah publik. Dimana hal itu selain dapat memberikan citra buruk terhadap Pemkot Cilegon dan juga membuat ketidak percayaan investor yang hendak berusaha di Kota Baja.
“Ini menjadi pekerjaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, salah satunya adalah kemudahan mengurus perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” sesalnya.
“Kecuali Pemerintah selama ini sudah memberikan himbauan tapi pemilik SPBU tetap tidak mengurus perizinan, mungkin wajar ada tindakan tegas dari pemerintah,”harapnya.
Editor: Fariz Abdullah
