Berita Banten – Sistem belajar secara daring alias online yang diberlakukan pemerintah seiring mengganasnya COVID-19 pada Maret 2020, seolah melengkapi derita para pelajar di Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten.
Susah payahnya para pelajar dan mahasiswa di wilayah tersebut untuk mengikuti sistem belajar online dituliskan BantenHits.com dalam laporannya kala itu.
Eka Adi Cahya (21) warga Cijengkol, Desa Cihara, Kecamatan Cihara salah satu warga yang diwawancarai BantenHits.com mengaku perlu perjuangan ekstra agar dapat mengikuti belajar daring.
Bersama dengan beberapa temannya, mahasiswa semester 3 STAIN NH Malingping ini perlu naik turun gunung untuk mendapatkan sinyal internet.
“Memang sinyal internet susah di sini, jadi harus ke dataran tinggi baru dapat dan lancar ikut kuliah online,” kata Eka melalui pesan WhatsApp, Jumat, 18 September 2020.
Dalam sepekan, Eka mengaku harus empat kali naik turun gunung untuk bisa mengikuti kuliah online.
“Kuliah dari Kamis sampai Minggu,” ucapnya.
Informasi yang dihimpun BantenHits.com, setidaknya ada empat desa di dua kecamatan di Kabupaten Lebak yang masih mengalami ‘blank spot’ alias masih susah mendapatkan akses jaringan internet atau jaringan komunikasi.
Kantor Kecamatan Pun Tak Terjangkau Sinyal
Tiga tahun berlalu, kondisi ‘blank spot’ di Kecamatan Cihara hingga 2023 masih belum berubah. Tragisnya lagi, kantor Kecamatan Cihara sendiri tak terjangkau sinyal seluler
“Masih belum (terjangkau internet). Bahkan tragisnya, kantor kecamatan sendiri tak terjangkau sinyal seluler internet,” kata Mursyid Arifin, salah seorang warga setempat saat dihubungi BantenHits.com, Kamis, 18 Mei 2023.
Menurut Mursyid, saat ini tower-ower Base Transceiver Station atau BTS hanya berada di jalan nasional saja belum masuk ke daerah pelosok di kawasan Banten Selatan.
“BTS hanya ada di Jalan Nasional III, Bayah-Malingping. Ke pelosok sama sekali belum ada,” ungkapnya.
Untuk bisa menikmati jaringan internet yang memadai, lanjut Mursyid, warga sekitar memanfaatkan jaringan lokal yang hanya bisa berfungsi jika warga membeli voucher.
Jaringan internet itu bekerja dengan sistem memancarkan ulang internet dengan menggunakan antena.
Rugi Rp 8 T Gara-gara Proyek BTS Dikorupsi
Saat warga Cihara tengah mendamba BTS, nun jauh dari Jakarta datang sebuah kabar. Rabu, 17 Mei 2023, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menkominfo Jhonny G Plate sebagai tersangka kasus korupsi BTS Kominfo.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Dave Laksono berharap kasus tersebut diusut secara objektif dan adil.
“Kami berharap bahwa kejaksaan dapat bersikap secara adil dan objektif untuk memeriksa semua pihak terkait memastikan semua yang tersangkut itu dapat terkuak dan program ini dapat terselesaikan jangan sampai tertinggal, jangan sampai masyarakat di wilayah 3 T tidak tercover sehingga menghambat pembangunan digitalisasi dan menghambat perekonomian negara secara nasional,” kata Dave saat dihubungi, Rabu, 17 Mei 2023 dilansir detik.com.
Dave menuturkan, BTS Kominfo merupakan program utama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya meningkatkan digitalisasi demi meningkatkan perekonomian.
Sehingga kata Dave, dilakukan pembangunan infrastruktur jaringan secara masif melalui program tersebut.
“Salah satu tonggak utama pembangunan Indonesia saat ini merupakan juga program utama dari presiden Joko Widodo adalah mendorong digitalisasi perekonomian Indonesia. Agar itu tercapai perlu adanya pembangunan infrastruktur jaringan secara masif di seluruh Indonesia, maka itu program ini mendapat dukungan yang besar baik secara APBN maupun non APBN melalui bakti,” tuturnya.
Dave menyampaikan dengan adanya kasus tersebut proses digitalisasi di Indonesia bisa terhambat. Dia menyebut kasus tersebut memilukan.
“Tapi terjadi kasus yang amat memilukan dan ini bisa dibilang salah satu akan menghambat proses digitalisasi di Indonesia,” imbuhnya.
Kasus korupsi yang menyeret Jhonny yang juga Sekjen Partai NasDem ini terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkap hasil perhitungan jumlah kerugian keuangan negara tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung. Total kerugian negara sebesar Rp 8.032.084.133.795 (Rp 8 triliun).
“Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.032.084.133.795 (triliun),” kata Yusuf Ateh, dalam konferensi pers, Senin, 15 Mei 2023.
Kerugian keuangan negara tersebut terdiri atas tiga hal, yakni biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun.
Dalam kasus ini telah ditetapkan lima tersangka lainnya selain Jhonny G Plate, yakni:
1. AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia
3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020
4. MA selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment
5. IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy
