Pandeglang – Pemerintah Kabupaten Pandeglang, menyerahkan mandat kepada Tengku Abdurahman untuk mengelola lahan parkir di kawasan wisata Pantai Karangsari, Kecamatan Carita, Pandeglang.
Hal itu dilakukan untuk mengamankan aset Pemkab Pandeglang yang selama ini terbengkalai. Ditambah Pemkab Pandeglang, ingin menertibkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pandeglang, Iskandar mengatakan, ketika aset tersebut dikelola langsung oleh pemerintah, terbentur dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga pengelolaan itu dipihak ketigakan kepada swasta atau perorangan.
“Sebelumnya kami mencari orang yang dapat kamu percayai. Maka ketemulah dengan bapak Tengku, tapi sebelum itu kami juga melakukan asesmen dulu, kami nilai dulu apakah nantinya dapat dipercaya atau tidak,” ungkap Iskandar, Rabu 3 November 2021.
Jadi sekarang kata Iskandar, pihaknya memberikan mandat kepada Tengku Abdurahman untuk mengelola, melakukan penertiban, melakukan pemberdayaan di kawasan wisata Karangsari tersebut.
“Meski demikian, kami pun tetap akan melakukan evaluasi pertiga bulam sekali terhadsp pengelola Karangsari ini,” katanya.
Iskandar berharap, dengan dilakukannya pengalihtanganan pengelolaan wisata Karangsari tersebut agar kawasan wisata itu maju, tertib, kondusif dan ada pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Adapun soal Pendapatam Asli Daerah (PAD), sejauh ini belum ditentukan, karena ingin melihat dulu perkembangannya seperti apa kedepan. Namun pihak pengelola pun tetap harus mengikuti aturan – aturan yang tertuang dalam perjanjian pengelolaan.
“Supaya di kawasan ini ada kantong – kantong ekonomi. Karena kami ingin kawasan Karangsari ini lebih maju lagi,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Tengku Abdurahman mengaku, siap untuk mengelola kawasan wisata Karangsari tersebut. Memang kata dia, ini adalah amanah yang mesti ia jalankan dengan baik.
Ia pun mengaku, akan melakukan penataan dan perbaikan sarana penunjang yang ada di kawasan wisata tersebut, terlebih untuk meningkatkan pendapatannya agar bisa lebih baik lagi.
“Namun untuk PAD ke Kas Daerah sampai hari ini belum dibicarakan. Tapi yang jelas tentunya harus ada,” tandasnya.
Editor : Engkos Kosasih
