Pandeglang – Badan Pertanahan Nasional atau BPN Pandeglang, melayangkan surat teguran kepada pihak Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, terkait program sertifikat tanah nelayan yang dibandrol sebesar Rp 500 ribu rupiah.
Dalam surat yang dilayangkan tertanggal 21 Maret 2022 bernomor 154/36.01-400/III/2022 tertera bersifat penting dan ditujukan langsung ke Kepala Desa Cigondang, Kecamatan Labuan.
“Menindaklanjuti pemberitaan di media terkait program Lintas Sektoral (Lintor), bersama ini kami mengimbau agar saudara tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan surat edaran Lintas Sektoral 2021 Nomor.6/ SE-100.KH.02.01/IV/2021, tanggal 16 April 2021,” demikian isi surat.
Salah seorang pejabat BPN Pandeglang, Mulyawarman membenarkan soal surat teguran tersebut. Menurutnya, pihaknya sudah bersurat ke pihak Desa Cigondang karena kondisi di lapangan yang sudah ramai akibat adanya pungutan.
“Kita juga sebetulnya punya target pada 1 April 2022 nanti bisa selesai. Tapi baru saja mulai di lapangan sudah ramai,” ungkapnya, Selasa 22 Maret 2022.
Diakuinya, untuk progres pemberkasan program sertifikat Lintor tersebut yang sudah diambil pihak BPN baru sebanyak 80 berkas. Tapi data yang sudah terkumpul di Desa Cigondang sudah hampir 250 berkas.
“Namun sisanya belum lengkap masih dalam proses. Tapi Kepala Kantor menginginkan pada 1 April bertepatan HUT Pandeglang, sertifikat itu sudah dibagikan kepada warga,” tandasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
