Banten Hits – Mendekati penghujung tahun 2016, Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang hingga November baru mencapai 65 persen dari total APBD Rp2,3 Triliun.
Rendahnya penyerapan anggaran salah satunya disebabkan banyak pelaksanaan pembangunan yang belum rampung. Seperti di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) dan Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang, dan Kebersihan (DCKPRK).
Bupati Pandeglang Irna Narulita menjelaskan, selain persoalan pembangunan, rendahnya serapan anggaran dikarenakan ada pekeraan yang dilakuka pihak ketiga yang enggan dibayar sebelum pekerjaan selesai.
“Kalau pihak ketiga mereka mau dibayar kalau sudah selesai pengerjaannya. Mereka baru mau mencairkan kalau sudah finishing 100 persen. Jadi pencairannya ingin diakhir. Bukan berarti penyerapan kurang tidak ada pembangunan. Cuma memang, pencairannya ingin diakhir,” papar Irna, usai Rakor bersama SKPD di dedung Setda Pandeglang, Senin (14/11/2016)
Sistem full financiring kata Irna, sangat mempengaruhi serapan APBD Pandeglang yang belum maksimal. Akan tetapi, Irna meyakini bahwa sebelum akhir tahun, seluruh pengerjaan fisik di Pandeglang akan tuntas dilakukan.
“Pak Kadis Cipta Karya dan Bina Marga menjamin pekerjaan APBD murni selesai. Dan untuk perubahan, kita lihat kesanggupannya,” ucap Irna.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pandeglang Kurnia Satriawan menyebut, belanja daerah dalam postur APBD hingga kini masih berkisar 65 persen. Dengan sistem full financiring tersebut, pembayaran akan dilakukan setelah pengerjaan selesai.
“Mereka minta full financiring. Jadi, setelah pekerjaan selesai baru tagih. Sehingga, antara fisik dan realisasi keuangan berbeda angkanya. Tetapi, seluruh SKPD sudah diingatkan untuk segera melakukan langkah mitigasi risiko. Jangan sampai, di akhir tahun terjadi pelaksanaan yang tidak direalisasikan yang justru menjadi beban di APBD tahun selanjutnya,” jelas Kurnia.(Nda)
