Banten Hits – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akhirnya memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Banten TA 2015.
Opini WDP ini diberikan setelah sebelumnya, BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau under disclaimer atas Laporan Keuangan Pemrov Banten pada TA 2013 dan 2014.
“Opini BPK terhadap LKPD Banten tahun 2015 menunjukkan peningkatan atas opini tahun 2014, LKPD Tahun Anggaran 2015 opini LHP BPK mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian LKPD TA 2015,” kata anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, di gedung DPRD Banten, Senin (30/5/2016).
Sementara, Gubernur Banten Rano Karno mengaku lega dengan perolehan WDP. Menururnya, opini WDP tidak lepas dari kerja keras dari tim yang terdiri dari Sekda Banten, Inpektorat dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten.
“Pendampingan BPKP dan BPK membuat kami jelas harus berbuat apa yang harus kami lakukan. Mungkin dalam sekian tahun ini sudah 50 persen rekon aset selesai, itu prestasi,” ucap Rano.
Rano berharap, rencana aksi yang akan dimulai Juni hingga Desember 2016 mendatang akan membuat Provinsi Banten lebih baik dan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Insa Allah, kedepan saya akan melakukan perubahan lebih baik,” katanya.
Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.(Nda)
