PDIP dan Golkar Punya Kepentingan terhadap Pendirian Bank Banten

Banten Hits – Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Partai Golkar SM Hartono, anggota Komisi III DPRD Banten dari Fraksi PDI-Perjuangan Tri Satriya Santosa dan Dirut PT Banten Global Development Ricky Tampinongkol ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap rencana pendirian Bank Banten.

(BACA: Ini Nama-nama Anggota DPRD Banten dan Pejabat PT BGD yang Ditangkap KPK di Tangerang)

Selain menetapkan tersangka kepada ketiganya, dalam kasus suap tersebut KPK juga sudah memeriksa Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah dan anggota DPRD Banten Adde Rosi Khoerunnisa yang tak lain adalah menantu dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

(BACA : KPK Periksa Istri Andika Hazrumy Terkait Suap Bank Banten)

Usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (14/12/2015), kepada awak media, Adde Rossi menyatakan jika fraksinya (Golkar-red) menolak pembentukan Bank Banten. Adde beralasan, hal tersebut karena partainya tidak melihat urgensi dari pembentukan bank tersebut.

“Soal Bank Banten memang saya sampaikan, dari awal Fraksi Golkar sudah menolak pembentukan Bank Banten,” jelasnya.

Pengamat politik dari Universitas Ageng Tirtayasa (Untirta) Ikhsan Ahmad justru berpendapat, sebagai salah satu partai yang pernah berkuasa di tanah Jawara, Golkar juga tidak lepas mempunyai kepentingan dalam keberadaan Bank Banten.

“Keberadaan Bank Banten pasti akan didukung oleh setiap partai penguasa karena mempunyai nilai yang sangat strategis pada proses perburuan rentenya. Itu artinya, keuntungan pat gulipat dalam proses pengurusannya juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Golkar saat masih menjadi partai penguasa,” kata Ikhsan saat berbincang dengan Banten Hits, Rabu (16/12/2015).

Namun kata dia, setelah tonggak kekuasaan jatuh kepada PDI-Perjuangan, maka hak rente tersebut dirasa merupakan milik partai besutan Megawati Soekarno Putri.

“Dalam legitimasi formal, bahwa wewenang pengurusan Bank Banten ada di bawah wewenang Gubernur Rano yang notabene berasal dari PDI-Perjuangan,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan Bank Banten tidak berada pada posisi strategis secara signifikan atau sebagai representasi yang menjadi instrumen dalam mendorong perekonomian rakyat. Apalagi, Bank Banten juga merupakan bank konvensional seperti bank lain pada umumnya yang bermain pada bentuk riba.

“Sama saja dengan bank konvensional lainnya dan tidak sesuai dengan karakter Islami Banten. Bank ini, hanya akan menjadi pelengkap eksistensi Provinsi yang sudah menjadi Banten,” ucapnya.

Saat ditanya soal tanggapan Adde Rosi yang menegaskan jika partainya sangat menolak keberadaan Bank tersebut, Ikhsan menilai hal itu bukanlah hal yang aneh.

“Ya kan menolaknya sekarang. Tapi, sewaktu Atut berkuasa mana ada yang nolak ketika Atut sebagai representasi, Golkar menyatakan mendukung,” imbuhnya.

Ikhsan meyakini, jika proses pengurusan Bank Banten tidak selesai pada masa PDI-Perjuangan sebagai penguasa, kemudian kekuasaannya akan digantikan oleh partai lain, PDI-Perjuangan juga akan melakukan hal(Rus)