Banten Hits – Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak dinilai sudah harus direformasi agar tugas dan fungsinya bisa kembali kepada khitohnya sebagai mitra dari Pemerintah Daerah. Pasalnya, sejak tahun 2004 dibentuk, lembaga yang fokus menyoroti transparansi dan partisipasi tersebut justru dianggap mengalami kemunduran yang berasal dari internal KTP sendiri.
Hal tersebut dikatakan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, saat ditanya tanggapan terkait dengan penilaiannya tentang kinerja KTP.
Iti pun meradang lantaran lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah tersebut justru saat ini dinilai malah banyak menyerang Pemerintah Daerah.
“KTP itu kan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan dibayar oleh pemerintah, tapi ini malah ngehantam pemerintah. Harusnya mereka itu bisa menjadi jembatan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Iya tidak, gimana coba,” ketus Iti yang dibarengi dengan tepuk tangan dan sorak dari para pegawainya tanda mendukung jawaban sang Bupati.
Kemudian, saat Banten Hits, kembali meminta tanggapan dirinya apakah KTP di Jilid III tidak bisa bersinergi dengan Pemerintah Daerah Lebak di bawah kepemimpinannya, Iti kembali menjawabnya dengan lantang dan kembali terlihat geram.
“Ya silahkan saja itu masyarakat yang menilai, kalau saya kan menilainya mereka harusnya bisa berperan sebagai mitra pemerintah yang menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat, jangan malah menghantam pemerintah, salahlah. Itu sama saja mereka memprotes ke diri sendiri, harusnya kan introspeksi dong,” kata Iti lantang. (Uud)
 Kabupaten Lebak dinilai sudah harus direformasi agar tugas dan fungsinya bisa kembali kepada khitohnya sebagai mitra dari Pemerintah Daerah. Pasalnya, sejak tahun 2004 dibentuk, lembaga yang fokus menyoroti transparansi dan partisipasi tersebut justru dianggap mengalami kemunduran yang berasal dari internal KTP sendiri.){kind=link}