Banten Hits – Panitia khusus (Pansus) LHP BPK RI DPRD Kabupaten Pandeglang mengajukan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk ditindaklanjuti terkait temuan BPK RI yang mendapatkan opini disclaimer beberapa waktu lalu.
Namun ternyata, rekomendasi yang dikeluarkan Pansus hanya menyoal temuan di Pemkab Pandeglang, sementara temuan di DPRD Kkabupaten Pandeglang terkesan diabaikan. Dalam LHP BPK diketahui, ada dua item yang menjadi temuan BPK RI, yaitu kelebihan pembayaran dana reses dan peminjaman mobil tidak sesuai ketentuan.
Koordinator Lembaga Analisis Kebijakan Publik (LAkip) Gian Kasogi mengatakan, Pansus tidak fair dalam memberikan rekomendasi. Semestinya, Pansus mengedepankan transparansi dalam memnuhi hak publik untuk mengetahui prosesnya.
“LHP kan milik publik, dan publik perlu tahu soal itu. Apa yang dikerjakan pejabatnya, jangan ditutupi. Itu kan tidak fair kalau hasil pansusnya buat eksekutif saja. Padahal rumahnya sendiri punya aib,” kata Gian Kasogi kepada Banten Hits, Jumat (3/7/2015).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pansus telah merekomendasikan kepada Bupati Pandeglang untuk mencopot kepala DPKAD Kabupaten Pandeglang, karena dinas tersebut dianggap gagal mengelola keuangan.
(BACA JUGA : Pansus LHP BPK Rekomendasikan Kepala DPKAD Pandeglang Dicopot)
Suka tidak suka, mau tidak mau sistem akrual harus diterapkan. Inilah kelemahanya. Makanya sikap yang kami ambil, karena pengelola keuanganya tidak didukung oleh orang yang berkompeten,” kata Entjep kepada Banten Hits saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Kamis (2/07/2015).(Rus)
 LHP BPK RI DPRD Kabupaten Pandeglang mengajukan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk ditindaklanjuti terkait temuan BPK RI yang mendapatkan opini disclaimer beberapa waktu lalu.){kind=link}