Banten Hits – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Pandeglang yang diresmikan Presiden Joko Widodo, mendapat penolakan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) se-Provinsi Banten. Secara resmi, penolakan dari hasil konsolidasi tersebut akan disampaikan pada draf saat Kongres IPNU ke XVIII, di Bojolali Jawa Tengah, 3-8 Desember mendatang.
Ketua IPNU Pandeglang Sulaeman kepada Banten Hits, Senin (23/11/2015) menjelaskan, IPNU se-Provinsi Banten memang telah bersepakat menolak keberadaan KEK. Pasalnya, keberadaan KEK di Pandeglang justru hanya akan menimbulkan negatif kepada masyarakat. Lebih dari itu, daerah dengan julukan seribu ulama sejuta santri itu pun akan kandas tergerus dengan kawasan tersebut.
“Dari hasil rapat IPNU se-Banten, kami menolak KEK ada di Pandeglang, karena keberadaannya nanti justru akan membawa dampak negatif kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah atau remaja,” jelasnya.
Dampak negatif terutama kepada remaja, kata pria yang akrab disapa Sule ini, seperti mendatangkan kemaksiatan. Bahkan, masyarakat yang akan berkunjung ke kawasan tersebut harus membayar sebesar Rp 25.000.
“Remaja akan sangat dekat dengan kemaksiatan, bahkan akan mengancam akhlak remaja. Mirisnya, kita sebagai warga Pandeglang yang mau melihat ke kawasan itu harus bayar. Padahal dulu, sebelum diresmikan KEK di Tanjung Lesung kita hampir tiap hari main dan tidak bayar,” bebernya.(Rus)
 di Kabupaten Pandeglang yang diresmikan Presiden Joko Widodo, mendapat penolakan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) se-Provinsi Banten. Secara resmi, penolakan dari hasil konsolidasi tersebut akan disampaikan pada draf saat Kongres IPNU ke XVIII, di Bojolali Jawa Tengah, 3-8 Desember mendatang.){kind=link}