Banten Hits – Dugaan pelanggaran sejumlah aturan dalam pengelolaan Pasar Babakan, ternyata kerap disuarakan sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Tangerang. Namun, suara-suara tersebut lambat laun lenyap seperti tertiup angin. Hingga kini, dugaan pelanggaran pengelolaan tanah milik Kementerian Hukum dan HAM tak pernah tersentuh penegak hukum.
Dalam salah satu dokumen yang diterima Banten Hits, sebuah LSM di Tangerang pernah mengirimkan surat permohonan klarifikasi soal pengelolaan Pasar Babakan kepada PT Panca Karya Griyatama sebagai pengelola Pasar Babakan. Surat tersebut tertanggal 17 Desember 2014.
Di bagaian akhir surat disebutkan, jika PT Panca Karya Griyatama tak memberikan penjelasan soal pengelolaan Pasar Babakan, LSM tersebut mengancam akan melaporkan kepada sejumlah penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK.
Menurut sumber Banten Hits, sejumlah petinggi di PT Panca Karya Griyatama yang takut dengan ancaman oknum LSM itu, langsung memberikan uang sebesar Rp 10 juta kepada pimpinan LSM yangtersebut.
“Surat itu tak pernah ditindaklanjuti lagi,” kata sumber Banten Hits sambil menunjukkan bukti setoran dengan nominal Rp 10 juta atas nama seorang oknum aktivis LSM.
Pasar Babakan yang berdiri di atas tanah milik Kemenkumham diketahui telah dikelola oleh PT Panca Karya Griyatama, pengembang pusat bisnis Tangerang City sejak 2009 lalu. Namun, salah seorang Direktur PT Panca Karya Griyatama, Norman Eka Saputra berkali-kali membantah jika perusahaan tersebut mengelola Pasar Babakan.
“Silakan telusuri. Tak ada aliran duit secuil pun ke PT Panca Karya Griyatama (dari Pasar Babakan),” kata Eka lewat sambungan telepon, sembari menyarankan supaya Banten Hits menghubungi direksi lainnya, Yogi Yogaswara yang dianggap lebih mengetahui.
(BACA : Ada Kwitansi Ini, PT Panca Karya Griyatama Masih Sangkal Kelola Pasar Babakan)
Terkait aliran uang keuntungan pengelolaan Pasar Babakan ini, Yogi Yogaswara yang disebut di internal PT Panca Karya Griyatama sebagai orang yang paling mengetahui soal Pasar Babakan, mengakui jika keuntungan dari pengelolaan Pasar Babakan ini tidak mengalir ke rekening PT Panca Karya Griyatama.
“Memang (tidak masuk ke rekening perusahaan). Ada rekening khusus,” kata Yogi saat dihubungi Banten Hits, Kamis (12/11/2015).
Yogi yang semula terus mengulang perkataan “rekening khusus” akhirnya jujur menyebut rekening khusus tersebut adalah atas nama dirinya sendiri. Berdasarkan penelusuran Banten Hits, setidaknya ada tiga rekening atas nama Yogi Yogaswara yang digunakan untuk aktivitas bisnis di Pasar Babakan.
(BACA : Keuntungan Pengelolaan Pasar Babakan Hanya Mengalir ke Rekening Yogi Yogaswara)
Kisruh pengelolaan Pasar Babakan mengemuka, setelah pengelola yang memanfaatkan tanah milik negara sejak 2009 ini diduga tidak memenuhi mekanisme penggunaan atau pemanfaatan barang milik Negara atau daerah.
Peraturan tentang penggunaan atau pemanfaatan barang milik Negara atau daerah telah diatur sejak tahun 2006 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan, Pengunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
Pada tahun 2014 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah yang mencabut PP Nom0r 6 tahun 2006 dan telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 yang menggantikan Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Kota Tangerang, Yogi Yogaswara yang terus mengeruk keuntungan dari Pasar Babakan, mengakui jika dia mengelola Pasar Babakan hanya berdasarkan perintah lisan Wali Kota Tangerang saat itu, Wahidin Halim.
(BACA : Yogi Yogaswara Akui PT Panca Karya Griyatama Kelola Pasar Babakan Atas Perintah WH)
Saat berita ini dipublish, Wahidin Halim belum memberikan klarifikasi terkait pernyataan Yogi Yogaswara ini. Pesan singkat Banten Hits masih tidak direspon oleh pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Sementara, pemilik kios di Pasar Babakan, sejak pasar berdiri pada 2007 lalu hingga saat ini, masih belum mendapatkan bukti kepemilikan atas kios yang mereka beli dari PT Panca Karya Griyatama. Padahal, PT Panca Karya Griyatama menjanjikan akan memberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada pembeli kiosnya.
(BACA: Pemilik Kios di Pasar Babakan Merasa Dibohongi PT Panca Karya Griyatama)
“Hingga saat ini kami belum mendapatkan HGB yang mereka janjikan,” kata SM, salah seorang pemilik kios di Pasar Bababkan kepada Banten Hits belum lama ini.
Belakangan terungkap, anak ketiga Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie diketahui bergabung di PT Panca Karya Putra Griyatama (PKPG), perusahaan yang didirikan Direktur PT Panca Karya Griyatama (PKG), Yogi Yogaswara. Di Pasar Babakan, PT PKPG mengelola parkir sejak 2009 silam.
Berdasarkan penelusuran Banten Hits, PT Panca Karya Putra Griyatama didirkan pada 2012 lewat akta notaris Muhammad Irsan dengan nomor pendirian 13. Di dalamnya terdapat empat orang pengurus yakni Yogi Yogaswara, Mustofa Kamaludin, Pipih Sopiawati, dan Rinaldi Indra Fadhillah.
(BACA : Ternyata, Anak Benyamin Davnie Turut Kelola Parkir Pasar Babakan)
Setelah sukses mengelola parkir Pasar Babakan, PT PKPG juga membidik sejumlah titik parkir di Kota Tangerang Selatan yang dipimpin oleh Benyamin Davnie.
(BACA : Perusahaan Anak Benyamin Davnie Bidik Titik Parkir di Tangsel?)
Benyamin Davnie yang menghubungi Banten Hits lewat telepon genggam menjamin perusahaan anaknya itu tak mengelola parkir di Tangsel. Menurutnya, dia pernah mengetahui perusahaan anaknya itu ingin mengelola salah satu titik parkir di Tangsel namun kalah tender.
“Saat itu justru saya tahunya dari orang lain. Mereka bilang, anak saya ngajuin mengelola parkir tapi kalah tender,” ungkap Benyamin.(Rus)
 di Tangerang. Namun, suara-suara tersebut lambat laun lenyap seperti tertiup angin. Hingga kini, dugaan pelanggaran pengelolaan tanah milik Kementerian Hukum dan HAM tak pernah tersentuh penegak hukum.){kind=link}